Page 448 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Judul Serikat Pekerja Bekasi Buka Posko Aduan THR
Nama Media aksi.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL http://aksi.id/artikel/66823/Serikat-Pekerja-Bekasi-Buka-Posko-Aduan-
THR/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-16 16:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Suparno (Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Bekasi) Segera kita buka
posko pengaduan, kita dampingi pekerja yang dirugikan perusahaan yang melanggar aturan
pembayaran THR

neutral - Suparno (Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Bekasi) Artinya
perusahaan tidak serta merta langsung mencicil sebab kalau perusahaan mencicil tanpa
kesepakatan akan ada sanksi pidananya
neutral - Suparno (Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Bekasi) Selama ini yang
jadi persoalan itu, karena regulasi memberi celah. Tetapi untuk tahun ini perusahaan juga sudah
paham karena bahasanya Menteri Tenaga Kerja sudah jelas. Termasuk imbauan dari Presiden
Joko Widodo bahwa THR jangan dicicil karena sudah ada kompensasi yang lebih kepada
pengusaha, mulai dari pajak dan sebagainya

neutral - Sutomo (Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Bekasi) Yang jadi masalah
perusahaan menengah ke bawah karena pada umumnya mereka menginduk ke perusahaan-
perusahaan besar. Jadi kalau perusahaan besar produksinya sedikit, yang di bawah otomatis
sedikit. Ini yang jadi masalah bagi perusahaan yang tidak mampu, karena pasti sulit untuk
memenuhi pembayaran THR

neutral - Sutomo (Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Bekasi) Usaha tertentu
sudah mulai bagus, contohnya bidang kesehatan. Saya kebetulan bergerak di bidang kesehatan,
itu jauh lebih baik dari sebelum pandemi. Jadi, saya pasti memberi THR secara penuh

Ringkasan

Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dibuka oleh Serikat Pekerja Bekasi, Jawa Barat.
Posko akan menampung aspirasi pekerja terkait pembayaran THR dari perusahaan yang tidak
sesuai edaran Kementerian Ketenagakerjaan.

447