Page 449 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 449
SERIKAT PEKERJA BEKASI BUKA POSKO ADUAN THR
BEKASI (Aksi.id) - Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dibuka oleh Serikat Pekerja
Bekasi, Jawa Barat. Posko akan menampung aspirasi pekerja terkait pembayaran THR dari
perusahaan yang tidak sesuai edaran Kementerian Ketenagakerjaan.
"Segera kita buka posko pengaduan, kita dampingi pekerja yang dirugikan perusahaan yang
melanggar aturan pembayaran THR," kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Bekasi Suparno, Jumat (16/4).
Suparno meminta segenap perusahaan menaati kebijakan pembayaran THR sesuai yang
ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI agar tidak ada
buruh yang dirugikan.
Dia menyebut Surat Edaran Kemnaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh menutup celah perusahaan untuk
membayar THR secara bertahap atau mencicil.
Perusahaan yang memutuskan membayar secara bertahap, kata dia, terlebih dahulu harus
mengantongi kesepakatan dengan pekerja.
"Artinya perusahaan tidak serta merta langsung mencicil sebab kalau perusahaan mencicil tanpa
kesepakatan akan ada sanksi pidananya," katanya.
Suparno mengaku belum ada pembicaraan antara pekerja dengan pengusaha di daerahnya
setelah dikeluarkannya surat edaran terkait pembayaran THR tahun ini namun pada prinsipnya
pengusaha terikat pada regulasi tersebut.
"Selama ini yang jadi persoalan itu, karena regulasi memberi celah. Tetapi untuk tahun ini
perusahaan juga sudah paham karena bahasanya Menteri Tenaga Kerja sudah jelas. Termasuk
imbauan dari Presiden Joko Widodo bahwa THR jangan dicicil karena sudah ada kompensasi
yang lebih kepada pengusaha, mulai dari pajak dan sebagainya," ucapnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi Sutomo mengatakan ada tiga klasifikasi
perusahaan terkait pembayaran THR yakni perusahaan yang mampu membayar secara penuh
atau perusahaan kelas atas, setengah mampu bayar (kelas menengah), dan tidak mampu bayar
(perusahaan kelas bawah).
"Yang jadi masalah perusahaan menengah ke bawah karena pada umumnya mereka menginduk
ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau perusahaan besar produksinya sedikit, yang di
bawah otomatis sedikit. Ini yang jadi masalah bagi perusahaan yang tidak mampu, karena pasti
sulit untuk memenuhi pembayaran THR," katanya.
Di Kabupaten Bekasi, kata dia, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, ada
7.100 perusahaan di daerah itu. Dari jumlah itu, perusahaan kelas bawah diperkirakan berjumlah
sekitar 30 persen dari total keseluruhan perusahaan.
Selama pandemi Covid-19, sektor usaha yang diperkirakan bakal mampu membayar THR buruh
secara penuh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan obat-obatan.
Di luar sektor kesehatan dan obat-obatan, diprediksi masih akan ada negosiasi antara buruh dan
pengusaha untuk mencari jalan tengah terkait pembayaran THR di tahun ini.
"Usaha tertentu sudah mulai bagus, contohnya bidang kesehatan. Saya kebetulan bergerak di
bidang kesehatan, itu jauh lebih baik dari sebelum pandemi. Jadi, saya pasti memberi THR secara
penuh," kata Sutomo. (ds/sumber Antaranews.com/Merdeka.com).
448
