Page 461 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

memperbolehkan perusahaan mencicil atau menunda pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut pernah dikeluarkan pada tahun 2020. Alhasil, banyak
perusahaan memilih opsi tersebut. Sementara kondisi saat ini sudah berbeda dari tahun lalu.
Menurut Roy, pandemi Covid-19 selalu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk membuat aturan-
aturan yang sangat merugikan kaum buruh

Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih
melakukan kajian bersama dengan pihak terkait. Menurutnya, masih ada banyak waktu sebelum
memutuskan skema THR yang tepat di tahun ini. Pihaknya pun akan melakukan pembahasan
secepatnya bersama tripartit dan Dewan Pengupahan

Carut marut marut mengenai sistem upah dan tunjangan tenaga kerja khususnya para buruh (
THR ) terjadi bukan kali ini saja. Bahkan masih kerap terjadi disetiap tahunnya. Akibatnya para
buruh merasa diperlakukan sangat tidak adil dalam persolaan ini, dimana hak-hak mereka sering
kali diabaikan dan tidak diperhatikan. Sehingga sangat Wajar jika kemudian para pekerja (buruh)
mempertanyakan mengapa negeri ini melonggarkan perusahaan beroperasi normal akan tetapi
dalam pembayaran tunjangan ( THR ) justru dicicil. Dan hal inilah yang membuat para pekerja
bertambah ilfil.

Padahal para pekerja sangat berharap penuh atas pembayaran THR mereka guna tercukupinya
kebutuhan selama bulan puasa yang mana semakin hari harga -harga sembako kian melambung
tinggi. Sungguh sangat memprihatinkan buruh dipaksa bekerja penuh tapi hak-haknya justru
terbelenggu.

Begitulah ketika kita hidup didalam sistem kapitalis siapa yang memiliki modal besar dialah yang
berkuasa memberikan kebijakan dan aturan yang justru memberatkan nasib para kaum buruh.
Hal ini dikarenakan Cara pandang dan kiblat kapitalis hanya berdasarkan untung dan rugi
semata, sehingga hanya dengan modal yang sedikit yang terpenting mampu mendulang pundi
pundi materi yang masuk kekantong setiap hari.

Akibatnya buruh hanya dijadikan sebagai "mesin pencetak" uang dalam sektor produksi.
Sehingga nasib mereka akan terus diekspoitasi layaknya sapi perah yang harus terus bekerja
meskipun gaji dan upah yang diterima jauh dari kata sejahtera. Ini membuktikan bahwa negara
hanya berpihak dan memberikan perhatian istimewanya khusus bagi para pengusaha, sementara
hak-hak buruh hanya dianggap sampah tanpa makna.

Jika didalam sistem kapitalis hak-hak buruh justru terbelenggu hal ini tentu berbeda dalam sistem
Islam, dimana sistem Islam menjamin kebutuhan rakyatnya disegala aspek kehidupan. Termasuk
dalam menjamin kesejahteraan para pekerja (buruh). Maka kini sudah saatnya kita kembali
kepada sistem pemerintahan Islam dalam menyelesaikan masalah upah buruh. Sebab sudah
terbukti bahwa Islam mampu menyelesaikan segala permasalahan baik itu persoalan buruh
terkait kontrak kerja dan pengusaha maupun transaksi ijarah.
Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga atau jasa para pekerja atau buruh
yang bekerja untuk dirinya. Dalam (Q.S Az-Zukhuf 43:32) Allah SWT berfirman "Apakah mereka
membagi bagi Rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan diantara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan didunia serta meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka memperkerjakan sebagian yang lain".

Dalam transaksi ijarah harus ada kejelasan, tanpa ada penyebutan waktu pada beberapa
pekerjaan bisa menyebabkan ketidakjelasan. Jika pekerjaan tersebut sudah tidak jelas maka
hukumnya tidak sah. Apabila transaksi ijarah dilakukan untuk jangka waktu satu bulan atau satu
tahun maka tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak membatalkannya, kecuali apabila
waktunya telah habis.

460