Page 477 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 477
Judul Pemerintah Jabar Buka Hotline dan Posko Pengaduan THR
Nama Media liputan6.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4533934/pemerintah-jabar-
buka-hotline-dan-posko-pengaduan-thr
Jurnalis Arie Nugraha
Tanggal 2021-04-16 14:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Kita terus
mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh perusahaan
mengikuti aturan dan perjanjian kerja bersama (PKB) untuk memberikan THR
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan belum mampu membayar THR harus
membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja atau buruh lewat laporan keuangan yang
transparan
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib membayar sesuai
dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Serta layanan pengaduan melalui Hotline dengan menghubungi nomor 0811-2121-444
Ringkasan
Pemerintah Jawa Barat menyatakan jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar
tunjangan hari raya ( THR ), diwajibkan menyerahkan bukti yang kuat. Hal itu dilakukan sebagai
langkah menengahi perundingan perusahaan dengan pekerja manakala ada persoalan terkait
THR Lebaran 2021. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat
Taufik Garsadi, otoritasnya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan
memenuhi aturan yang berlaku.
PEMERINTAH JABAR BUKA HOTLINE DAN POSKO PENGADUAN THR
Bandung - Pemerintah Jawa Barat menyatakan jika terdapat perusahaan yang tidak mampu
membayar tunjangan hari raya ( THR ), diwajibkan menyerahkan bukti yang kuat. Hal itu
476
