Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 478
dilakukan sebagai langkah menengahi perundingan perusahaan dengan pekerja manakala ada
persoalan terkait THR Lebaran 2021.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi,
otoritasnya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi aturan yang
berlaku.
"Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh
perusahaan mengikuti aturan dan perjanjian kerja bersama (PKB) untuk memberikan THR," ujar
Taufik dalam keterangan tertulisnya Bandung, Jumat, 16 April 2021.
Sebelumnya, pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR penuh bagi pekerja
selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Lebaran. Pemberian THR ini diharuskan tanpa dicicil
atau ditunda, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan belum mampu membayar THR
harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja atau buruh lewat laporan keuangan yang
transparan," kata Taufik.
Taufik mengatakan dialog antara perusahaan dan pekerja, dapat menjadi salah satu solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemerintah Jawa Barat sebut Taufik, akan
menjadi penengah dalam dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.
Tetapi keringanan yang dapat ditolerir sesuai SE Menaker ungkap Taufik, hanya soal waktu
pembayaran.
"Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib membayar sesuai
dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan," tutur Taufik.
Teguh melanjutkan untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran
THR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan mendirikan Layanan Posko
Pengaduan THR di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta
No. 532 Bandung, Selain itu, posko pengaduan juga didirikan di UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor,
UPTD Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker
Wilayah IV Bandung, dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya.
"Serta layanan pengaduan melalui Hotline dengan menghubungi nomor 0811-2121-444," tukas
Taufik.
477
