Page 480 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 480
Sementara itu, pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara
penuh sebelum Lebaran, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Republik Indonesia (RI) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Pemerintah pusat juga meminta agar perusahaan tidak memberikan THR dengan cara mencicil
atau menunda. Diharapkan, pemberian THR secara penuh kepada pekerja dapat meningkatkan
daya beli masyarakat.
Menurut Taufik, perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan belum mampu
membayar THR, harus membuktikan ketidakmampuannya kepada pekerja melalui laporan
keuangan yang transparan.
"Dialog antara perusahaan dan pekerja dapat menjadi salah satu solusi bagi perusahaan yang
tidak mampu memberikan THR," katanya.
Pemprov Jabar, lanjut Taufik, akan menjadi penengah dalam dialog tersebut untuk mencapai
kesepakatan.
Ia mengungkapkan, keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker hanya perihal waktu
pembayaran saja.
Sementara itu, mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib membayar sesuai
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR
Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Adapun untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran THR,
Disnakertrans Jabar akan mendirikan Layanan Posko Pengaduan THR di Kantor Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta No. 532 Bandung.
Selain itu, posko pengaduan juga akan didirikan di beberapa titik lainnya, yakni Unit Pelaksana
Teknis Daerah ( UPTD ) Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Wilayah I Bogor, UPTD
Wasnaker Wilayah II Karawang, dan UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon.
Selanjutnya, posko pengaduan juga akan didirikan di UPTD Wasnaker Wilayah IV Bandung dan
UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya.
Tidak hanya dapat melapor melalui posko, namuin masyarakat juga dapat melapor melalui Hot
Line dengan menghubungi nomor 0811-2121-444.
479
