Page 482 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 berisi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.
SE Pelaksanaan THR ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, THR wajib dibayarkan penuh kepada pekerja
dan buruh.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja /buruh, " kata Menaker Ida pada Virtual Konferensi Pers tentang THR Tahun
2021 di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Lebih lanjut, Ida menambahkan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja /buruh merupakan
upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja /buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya
keagamaan.
"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan, SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Sanksi Pelanggaran Pembayaran THR Keagamaan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan pada pekerja
/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda tersebut, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar
THR keagamaan kepada pekerja /buruh.

Sementara itu, pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja /buruh dalam
waktu yang ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dikenakan sanksi
administratif.

Sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yakni Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan Permenaker 6 tahun 2016, di antaranya - Teguran tertulis -
Pembatasan kegiatan usaha - Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi -
Pembekuan kegiatan usaha Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang - undangan.

"Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa, teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha,' jelas Menaker Ida.

Lebih lanjut, Ida mengatakan, pada tahun 2020 pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi
perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai
ketentuan perundang - undangan.

Yakni agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja dengan menyepakati pembayaran
THR yang pada waktu itu dilakukan secara bertahap.

Hal ini tertuang dalam SE Menaker Nomor 6 Tahun 2020.

481