Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Aturan tersebut
menyatakan, perusahaan terdampak secara finansial akibat pandemi COVID-19
dapat merundingkan pembayaran upah dengan pekerja hingga menuai
kesepakatan.

Surat edaran yang dibuat Menaker Ida Fauziyah tersebut, kata Nining, semakin
memperparah kondisi hidup buruh dalam masa krisis.

"Pasca surat edaran itu, buruh banyak yang di-PHK, dirumahkan, di-PHK sepihak.
Apakah buruh dapat hak? Tidak," tuturnya.

Nining menduga, ada perusahaan yang menjadikan SE Menaker dan COVID-19
sebagai dalih merumahkan dan melakukan PHK massal.

"Dalam situasi normal saja, tidak ada perusahaan yang transparan dan mau diaudit
terbuka. Apalagi dalam kondisi sekarang, Orang diminta di rumah, sementara hak
tak dipenuhi," ketusnya.

Belum surut kekecewaannya terhadap negara. Terbit Surat Edaran Menaker, Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020
di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Terdapat klausul, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu
yang sesuai perundang-undangan, harus ada dialog dengan pekerja.

Proses dialog dilakukan secara kekeluargaan dan dilandasi keterbukaan laporan
keuangan internal perusahaan. Dialog tersebut, sesuai SE itu, dapat menyepakati
tiga hal: satu, pembayaran THR secara bertahap jika perusahaan tidak mampu
membayar penuh; dua, pembayaran THR ditunda jika perusahaan tak mampu bayar
sama sekali; tiga, waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran
THR.

SE itu, menurut Nining, menambah beban berat bagi pekerja. Usai di-PHK,
dirumahkan, sekarang pemberian THR harus dicicil.

"Ini sama saja kami dipaksa menghindari penyakit. Tapi dibiarkan mati di rumah
sendiri," ujarnya.

Terombang-ambing Kebijakan

Sebulan usai kasus pertama terjangkit COVID-19 diumumkan Presiden Joko Widodo,
pada awal Maret 2020, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menaksir, akan
muncul dampak yang besar bagi para buruh. Maka dari itu, mereka mendirikan
posko pengaduan untuk buruh yang terdampak.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP GSBI Emelia Yanti Siahaan mengatakan, awalnya
posko dibuka untuk anggota. Namun seiring waktu mengakomodir non-anggota.
Posko tersebut menerima pengaduan berupa pekerja di-PHK, dirumahkan,
pembayaran upah tak layak, sampai kasus PHK tanpa surat.

Page 57 of 191.