Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 59
"Di Jawa Tengah, kami menemukan buruh di-PHK tanpa surat. Sehingga mereka
kesulitan mengakses kartu prakerja. Jumlahnya 117 pekerja dari 5 pabrik," ujar
Yanti kepada reporter Tirto, Jumat kemarin.
GSBI juga menemukan, pengaduan kasus perusahaan yang tidak melaporkan
kebijakan PHK dan merumahkan pekerja ke Disnaker setempat. Sehingga Yanti
menduga, data nasional Kemenaker belum menunjukan kondisi sebenarnya di
lapangan.
"Pemerintah kurang proaktif, hanya menunggu bola. Tidak ada tinjauan ke
lapangan," keluhnya.
Bahkan, kata Yanti, ada satu perusahaan di Karawang, Jawa Barat yang
menetapkan pembayaran THR 50 persen tanpa melalui dialog dengan pekerja.
"Sehari setelah SE [Menaker] THR diumumkan, perusahaan langsung menetapkan
[besaran THR] tanpa dialog. Mengabaikan serikat buruh," ujarnya.
GSBI pun tak sepakat jika perusahaan menjadikan SE THR sebagai rujukan
membayar THR. Mereka mendesak agar pemberian THR, dibayar penuh sesuai
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
Menurutnya tak masuk logika jika, secara mendadak saat pandemi COVID-19,
perusahaan tak mampu secara finansial. Sebab perusahaan telah menahun
mengakumulasi keuntungan dari para buruh.
"Sebelum COVID-19 banyak kasus THR tidak dibayar. Kok sekarang kita diajak
berempati dengan pengusaha? Dalam kondisi stabil juga, mereka tak berempati,"
ujarnya.
Adapula, perusahaan yang memberlakukan PHK bagi pekerjanya dengan dalih: force
majeure. Bisa disebut juga, keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia
sehingga kerugian tidak dapat dihindari. Alasan force majeure diatur dalam Pasal
164 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 telah
menetapkan situasi saat ini sebagai bencana nasional.
"Perusahaan pakainya force majeure. Tidak bisa itu. Ini bukan bencana alam,"
tegasnya.
Posko Kemnaker Mandul Solusi
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meresmikan Posko Pengaduan Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di provinsi, kabupaten, kota seluruh
Indonesia.
Posko tersebut akan diperuntukan untuk mengakomodasi para pekerja agar
mendapatkan THR sesuai ketentuan yang ada.
Page 58 of 191.
