Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 60
Menyoal posko tersebut, Nining Elitos bersikap tak acuh. Menurutnya hal tersebut
merupakan cara lama Kemnaker yang terulang setiap tahun, tanpa kepastian
penindakan.
"Kalau posko hanya mengumpulkan data, kami juga bisa. Tapi yang dibutuhkan
adalah posko yang bisa menindak tegas perusahaan yang nakal," ujarnya.
Senada, Emelia Yanti Siahaan juga mempertanyakan posko yang dimaksudkan
untuk memastikan pekerja mendapatkan hak THR-nya.
Ia menilai pendirian posko merupakan kebijakan yang ganjil. Sebab persoalan THR
bermuara dari SE THR yang diterbitkan pemerintah sendiri.
"Andaikan ada pekerja dapat THR 50 persen, terus mengadu ke posko Kemnaker.
Terus mau di apain? Kan tak jelas posko itu," ujar Yanti.
Page 59 of 191.
