Page 1016 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 1016
Judul May Day, Pemerintah Ingatkan Buruh Hindari Kerumunan
Nama Media rri.co.id
Newstrend Peringatan Hari Buruh
Halaman/URL https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/sosial/1038867/may-day-pemerintah-
ingatkan-buruh-hindari-kerumunan
Jurnalis Wuri Damaryanti Suparjo
Tanggal 2021-04-30 22:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Sebab di masa
pandemi COVID-19 ini, kerumunan massa dikhawatirkan akan meningkatkan penularan virus.
Jadi patuh prokes jangan ada kerumunan
neutral - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Kalau kondisinya
seperti ini kan ada regulasi tidak boleh berkerumun atau kumpulan banyak orang. Diharapkan
kebersamaan di masa pandemi ini tetap bisa terjaga namun dilakukan secara kondusif. Mungkin
aksi-aksi sosial biaa ya
negative - Irsyad Ade Irawan (Salah satu perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI)
DIY) Kami melihat, dengan alasan pandemi akan banyak perusahaan yang mengaku tidak bisa
membayar THR. Padahal sesuai aturan jelas, baik yang terdampak maupun tidak wajib
membayarkan THR
negative - Irsyad Ade Irawan (Salah satu perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI)
DIY) Minimal keterlibatan ini dalam hal pengawasan, khususnya penerapan denda oleh
pemerintah kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR-nya
positive - Irsyad Ade Irawan (Salah satu perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY)
Koperasi ini penting. Karena selain sebagai penambahan penghasilan di luar upah, koperasi ini
nantinya dimaksudkan sebagai wadah partisipasi buruh yang terdampak pemutusan hubungan
kerja terkait dengan bentuk pelatihan yang diberikan pemerintah
negative - Irsyad Ade Irawan (Salah satu perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI)
DIY) Tiga masalah ini yang setiap waktu selalu ramai dibicarakan jika membahas buruh DIY.
Namun tidak pernah realisasi perbaikan usai audiensi. DPRD harusnya melakukan kajian kenapa
hal itu terjadi, sebab upah yang ditetapkan oleh Pemda DIY atas usulan Dewan Pengupahan ini
sangat tidak manusiawi
1015
