Page 1017 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 1017
positive - Umaruddin Masdar (Wakil Ketua Komisi D) Namun yang lebih penting sekarang ini
baginya adalah meminta hasil kerja dari Disnakertrans terkait dengan upaya memasukan buruh
terdampak pandemi sebagai penerima bantuan dari pemerintah
Ringkasan
Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 besok diharapkan tetap mematuhi protokol
kesehatan guna mencegah penyebaran COVID19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIY, Aria Nugrahadi mengatakan tidak mempermasalahkan adanya Peringatan Hari Buruh pada
1 Mei 2021 besok. Hanya saja, para buruh diharapkan bisa menggelar kegiatan tanpa harus
mengumpulkan massa yang besar, yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
MAY DAY, PEMERINTAH INGATKAN BURUH HINDARI KERUMUNAN
Yogyakarta : Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 besok diharapkan tetap mematuhi
protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID19.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi mengatakan tidak
mempermasalahkan adanya Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2021 besok.
Hanya saja, para buruh diharapkan bisa menggelar kegiatan tanpa harus mengumpulkan massa
yang besar, yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
"Sebab di masa pandemi COVID-19 ini, kerumunan massa dikhawatirkan akan meningkatkan
penularan virus. Jadi patuh prokes jangan ada kerumunan," kata Aria Nugrahadi, Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, usai menerima penyampaian aspirasi MPBI DIY, di DPRD
DIY, Jumat, (30/4/2021).
Aria menyarankan aksi para buruh diwujudkan dalam kegiatan sosial (baksos) atau lainnya.
"Kalau kondisinya seperti ini kan ada regulasi tidak boleh berkerumun atau kumpulan banyak
orang. Diharapkan kebersamaan di masa pandemi ini tetap bisa terjaga namun dilakukan secara
kondusif. Mungkin aksi-aksi sosial biaa ya," katanya.
Sementara itu, Salah satu perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsyad Ade
Irawan, mengatakan ada beberapa persoalan buruh yang harus segera diselesaikan.
Yaitu, soal penyaluran THR yang sesuai edaran Kementerian Ketenagakerjaan harus diterima
paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.
"Kami melihat, dengan alasan pandemi akan banyak perusahaan yang mengaku tidak bisa
membayar THR. Padahal sesuai aturan jelas, baik yang terdampak maupun tidak wajib
membayarkan THR," kata Irsyad Ade Irawan, saat menyampaikan aspirasi menjelang Hari
Buruh, di DPRD DIY, Jumat, (30/4/2021).
Karenanya, selain posko pengaduan di organisasi buruh maupun Disnakertrans DIY, keterlibatan
pengawasan dari wakil masyarakat ini penting.
"Minimal keterlibatan ini dalam hal pengawasan, khususnya penerapan denda oleh pemerintah
kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR-nya," tegasnya.
1016
