Page 1022 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 1022
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai, Rancangan Undang-undang (RUU)
Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) merupakan bentuk perlindungan buruh dari tindak
pelecehan maupun kekerasan seksual di tempat kerja. "Ini sebagai upaya melindungi
masyarakat, terutama pekerja atau buruh yang merupakan kelompok rentan, di tempat kerja
mereka. Entah itu ketika perjalanan masuk, pulang kerja, hingga waktu menggunakan fasilitas
umum," jelasnya.
SOAL RUU PKS, MENAKER IDA: INI SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI BURUH
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai, Rancangan Undang-undang (RUU)
Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) merupakan bentuk perlindungan buruh dari tindak
pelecehan maupun kekerasan seksual di tempat kerja.
"Ini sebagai upaya melindungi masyarakat, terutama pekerja atau buruh yang merupakan
kelompok rentan, di tempat kerja mereka. Entah itu ketika perjalanan masuk, pulang kerja,
hingga waktu menggunakan fasilitas umum," jelasnya.
Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebab, pelecehan dan kekerasan
seksual dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali tempat kerja.
"Ibarat dua mata pisau yang merusak seseorang dan berdampak pada kesehatan fisik, mental,
dan kinerja seseorang di tempat kerja. Ini nanti jelas akan merugikan buruh dan pengusaha.
Untuk itu, RUU PKS perlu hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat," terangnya.
Pernyataan itu disampaikan Ida menyusul penerimaan surat pernyataan komitmen bersama
tentang tuntutan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahaan RUU PKS menjadi Undang-
undang (UU) PKS di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Surat pernyataan komitmen bersama tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar .
Penyerahan komitmen bersama itu ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani dan sejumlah pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/
Serikat Buruh (SP/SB) dengan disaksikan dan difasilitasi Menaker Ida.
Adapun pimpinan SP/SB yang hadir, yakit Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Elly Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea,
Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)
Ristadi.
Hadir pula Presiden Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori dan
Ketua Umum Serikat Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Ahmad Irfan Nasution.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat, Menaker Ida menjelaskan, selaku
pihak pemerintah yang menangani urusan ketenagakerjaan, pihaknya memberikan apresiasi
kepada teman-teman dari SP/SB.
"Bersama Apindo yang telah bersatu melakukan kajian tentang pelecehan dan kekerasan seksual
yang berkaitan dengan RUU PKS," imbuhnya.
1021
