Page 1018 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 1018
Selain itu, MPBI juga menuntut realisasi rencana pembentukan koperasi di organisasi buruh yang
sempat disepakati dengan Pemda DIY, pada Oktober tahun lalu namun hingga kini tidak ada
langkah realisasi.
"Koperasi ini penting. Karena selain sebagai penambahan penghasilan di luar upah, koperasi ini
nantinya dimaksudkan sebagai wadah partisipasi buruh yang terdampak pemutusan hubungan
kerja terkait dengan bentuk pelatihan yang diberikan pemerintah," terangnya.
Persoalan lain, adalah soal upah minimum regional (UMR) yang rendah dan jauh dari biaya
kebutuhan hidup layak (KLH) DIY.
"Tiga masalah ini yang setiap waktu selalu ramai dibicarakan jika membahas buruh DIY. Namun
tidak pernah realisasi perbaikan usai audiensi. DPRD harusnya melakukan kajian kenapa hal itu
terjadi, sebab upah yang ditetapkan oleh Pemda DIY atas usulan Dewan Pengupahan ini sangat
tidak manusiawi," katanya.
Wakil Ketua Komisi D, Umaruddin Masdar berjanji pihaknya akan membantu segala
permasalahan yang disampaikan oleh rekan-rekan buruh.
"Namun yang lebih penting sekarang ini baginya adalah meminta hasil kerja dari Disnakertrans
terkait dengan upaya memasukan buruh terdampak pandemi sebagai penerima bantuan dari
pemerintah," katanya.
Sementara itu, MPBI akan kembali memyampaikan aspirasi mereka di DPRD DIY tepat pada 1
Mei 2021, pukul 13.00 WIB.
Selain MPBI, KSPSI DIY yang dikoordinatori Ruswadi juga akan menggelar kegiatan bagi takjil
dan dilanjutkan saresehan sambung rasa dengan ketua DPRD DIY, Nuryadi di Gedung DPRD
DIY, pada 1 Mei 2021 pukul 15.00. (wur/ian).
1017
