Page 103 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 103
Ringkasan
Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 (Posko THR) telah dibuka di
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hal tersebut merupakan tindaklanjut SE Menaker RI nomor
: M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Koordinator pengawas ketenagakerjaan Kaltim wilayah
Berau, Sab'an mengungkapkan sejak didirikannya posko THR belum ada laporan karyawan
masuk terkait kendala THR.
POSKO PENGADUAN THR DIBUKA, DISNAKERTRANS BERAU INGATKAN
PERUSAHAAN BAYAR THR PALING LAMBAT H-7
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya tahun
2021 (Posko THR) telah dibuka di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Hal tersebut merupakan tindaklanjut SE Menaker RI nomor : M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Koordinator pengawas ketenagakerjaan Kaltim wilayah Berau, Sab'an mengungkapkan sejak
didirikannya posko THR belum ada laporan karyawan masuk terkait kendala THR.
Dia memprediksi laporan terkait masalah THR biasanya akan masuk pas H-7 karena hal itu
menjadi batas akhir perusahaan untuk membayarkan THR bagi karyawannya.
"Sejauh ini belum ada laporan, dan kita berharap tidak ada laporan artinya semua perusahaan
taat dan membayar THR untuk karyawannya," kata Sab'an, Minggu (2/5/2021).
"Dan memang sebenarnya batas maksimum itu H-7, biasanya karyawan tahu tidak dibayarkan
THR pas H-7, jadi kepepet, sehingga mungkin sekarang belum ada yang melaporkan hal itu, tapi
sekali lagi kami berharap semua perusahaan taat," imbuhnya.
Lebih lanjut Sab'an menjelaskan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini perusahaan diberi
kebijakan membayar THR ke karyawan dengan cara berangsur, namun hal itu harus dilakukan
musyarawah yang melibatkan karyawan, bupati, termasuk Disnakertrans Berau dan serikat
buruh.
"Jika perusahaan tidak bisa membayar pada saat yang ditentukan, maka Disnakertrans bisa
melakukan pemanggilan untuk dirundingkan dan mencari solusi kapan hak karyawan untuk
mendapatkan THR bisa dibayar oleh perusahaan tempat mereka bekerja," imbuhnya.
"Apabila dalam kesepakatan dibuatkan surat tertulis, jika kesepakatan itu dilanggar maka di
situlah dewan pengawas masuk untuk menindaklanjuti apakah memberi sanksi atau tidak,"
tuturnya.
Jika ada yang terbukti melanggar, lanjut Sab'an, bisa saja diberikan sanksi administratif, di
antaranya sanksi terberat yakni pencabutan izin usaha.
"Adapun sanksi adalah sanksi administrasi, pengawas hanya memberikan rekomendasi kepada
pemerintah daerah jika izinnya itu dikeluarkan bupati untuk diproses dan diberi sanksi
administrasi, Apabila izin perusahaan dikeluarkan oleh provinsi maka pengawas juga akan
memberi rekomendasi ke gubernur untuk diproses dan diberi sanksi administrasi," tuturnya "Jadi
sanksi administrasi itu yang paling berat adalah pencabutan izin, namun hal itu bertahap, misal
diberi peringatan pertama, dua hingga tiga, jadi cukup panjang prosesnya," tuturnya.
102
