Page 101 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 101

Alhasil,  masih  banyak  dari  mereka  kerap  mendapat  intimidasi  yang  kadang  berujung
              pembunuhan saat bertugas.
              "Masih ada belum mendapatkan upah yang laik sesuai standar daerah," jelas Ketua PWI Bontang,
              Suriadi Said dalam rilisnya kepada Tribunkaltim.co pada Minggu (2/5/2021).

              Ia  mengakui  jika  hingga  saat  ini,  banyak  perusahaan  media  melanggar  prinsip-prinsip dasar
              Undang-Undang Ketenagakerjaan.

              Mulai  dari  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  sepihak,  telat  membayar  upah
              karyawan, mencicil upah karyawan dan pesangon PHK, bahkan memecat karyawannya tanpa
              pesangon sepeser pun.

              Saat ini banyak wartawan atau jurnalis belum sadar bahwa mereka buruh.

              "Sehingga ketika terjadi permasalahan di hubungan industrial seperti PHK, mereka tidak mau
              melakukan gugatan," jelas Suriadi Said.

              Menurut Isur -sapaan akrabnya-, sejatinya perusahaan media memiliki waktu dan kemampuan
              membangun sistem guna mempersiapkan proyeksi bisnis berikutnya.

              Namun, banyak perusahaan media enggan melakukannya.

              Seandainya  pihak  perusahaan  meminimalisasi  risiko  jauh-jauh  hari  dengan  mempersiapkan
              sejumlah antisipasi, maka PHK tak perlu terjadi.

              Namun, perusahaan-perusahaan media tidak mengambil langkah ini.

              "Misalnya,  pendapatan  iklan  turun,  maka  dampaknya  justru  langsung  dibebankan  kepada
              karyawan dengan melakukan pemotongan upah, bahkan PHK," kata Isur.

              Menyikapi tren PHK yang melanggar norma ketenagakerjaan di dalamnya, Isur menegaskan,
              PWI  Bontang  mendesak  perusahaan  media  agar  tetap  konsisten  melaksanakan  peraturan
              Undang-Undang Ketenagakerjaan pada saat terjadi sengketa ketenagakerjaan.

              Bukan itu saja, PWI Bontang juga mengkritisi perusahaan media yang tak menyodorkan kontrak
              kerja kepada wartawannya.

              Bahkan, masih banyak pekerja media tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk
              hak pekerja media.

              Kadang masih banyak wartawan di Kota Bontang tidak dibuatkan Kartu BPJS.

              Kan kasihan mereka kalau sakit atau ada apa-apa.

              "Perusahaan media wajib memberikannya sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan," tegas Isur.

              Berita tentang Samarinda Berita terkait Hari Buruh Internasional Penulis Jino Prayudi |.














                                                           100
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106