Page 950 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

- Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12
bulan diberikan dengan perhitungan berikut: masa kerja/12 x 1 bulan upah.
- Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1: bagi pekerja yang
memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan bagi pekerja yang
mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima setiap bulan selama masa kerjanya.

Sanksi pelanggaran pembayaran THR Keagamaan Berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021,
Permenaker nomor 6 tahun 2016 dan SE nomor 6/HK.04/IV/2021 terdapat beberapa sanksi jika
perusahaan melanggar pembayaran THR Keagamaan, di antaranya, - Terlambat membayar THR
Keagamaan Jika perusahaan terlambat melakukan pembayaran THR Keagamaan maka harus
membayar denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda ini dikelola dan
dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.

- Tidak membayar THR Keagamaan Jika perusahaan tidak membayarkan kewajiban THR
Keagamaan seperti yang sudah ditentukan maka akan mendapat sanksi administratif berupa,
teguran tertulis pembatasan kegiatan usaha penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi pembekuan kegiatan usaha Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

Bolehkah perusahaan mencicil THR Keagamaan? THR Keagamaan tahun ini wajib dibayar penuh
dan tepat waktu oleh pelaku usaha. Situasi ini berbeda pada 2020 lalu saat pemerintah
memberikan kelonggaran kepada para pengusaha untuk memberikan THR secara bertahap.

Dalam kesempatan yang sama Ida Fauziyah menekankan pada seluruh pelaku usaha untuk wajib
membayarkan THR. Bagi pelaku usaha yang tidak mampu, wajib melakukan dialog secara
kekeluargaan antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.

Kesepakatan harus berdasarkan bukti laporan keuangan perusahaan yang transparan. Menaker
juga menekankan bahwa kesepakatan harus dibuat secara tertulis dan THR harus dibayarkan
maksimal sebelum hari raya keagamaan 2021.

"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh" jelas Ida Fauziyah dalam keterangan pers di kanal
Youtube resmi Kemnaker.

Lebih lanjut, Ida Fuziyah menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang tidak membayar THR pada
pekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Sanksi yang dimaksudkan tersebut berupa
teguran, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan produksi, hingga
pembekuan kegiatan usaha.

949