Page 947 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu
dalam Masa Pandemi Covid-19.
Dalam aturan itu, tidak ada batasan maksimal pemotongan upah dan tidak ada tolak ukur yang
jelas serta ketat mengenai syarat ketidakmampuan keuangan perusahaan sehingga sangat
merugikan kelas buruh.

Kewajiban pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) juga dilemahkan melalui Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang membolehkan adanya
pembayaran THR secara dicicil pada tahun lalu.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengintervensi kewenangan Gubernur dan
Bupati/Walikota dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/X/2020 yang meniadakan kenaikan upah minimum dengan dalih pandemi.

Meski begitu, lima provinsi mengabaikan surat edaran itu dan tetap menaikan upah minimum
provinsinya yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Pemerintah dan DPR juga dianggap bertanggung jawab atas terjadinya gelombang PHK massal
selama pandemi karena omnibus law UU Cipta Kerja telah mempermudah terjadinya pemecatan
dan menggerus hak dasar buruh.

Setidaknya telah terbit empat peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja yang merugikan
kepentingan kelas buruh yaitu terkait penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan periode
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Serentetan aturan bermasalah itu dinilai tidak lepas dari kegagalan skema pembangunan
nasional yang bergantung pada investasi.

“Ketika terjadi guncangan pada sistem kapitalisme global seperti hari ini maka rakyat yang
dijadikan tumbal dengan dalih penyelamatan ekonomi nasional. Rakyat pun kehilangan
kedaulatan atas akses sumber ekonomi yang selama ini sebenarnya menopang perekonomian
negara lewat konsumsi rumah tangganya,” jelas salah satu perwakilan Gebrak, Ikhsan Raharjo.

Atas sederet peraturan dan kebijakan bermasalah ini, Gebrak mendesak agar pemerintah
mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, memberikan hak dasar buruh,
memberikan jaminan perlindungan atas hak bekerja serta penghapusan sistem outsourcing.

Pemerintah juga didesak agar menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang anti UU Cipta
Kerja.

Hingga hari ini, ada sembilan mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja masih menjalani proses
persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Banten.

946