Page 959 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 959
Judul 11 Kebijakan Pemerintah Merugikan saat Pandemi di Mata Buruh
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peringatan Hari Buruh
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430074718-20-
636716/11-kebijakan-pemerintah-merugikan-saat-pandemi-di-mata-
buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-30 09:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ikhsan Raharjo (Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk
Demokrasi (SINDIKASI)) Gebrak telah melakukan pencatatan sebanyak 11 kebijakan dan
peraturan yang menurut kami itu bermasalah
negative - Ikhsan Raharjo (Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk
Demokrasi (SINDIKASI)) Secara substansi, Undang-undang Cipta Kerja mempermudah korporasi
meraup keuntungan dengan cara merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat
Ringkasan
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menganggap sedikitnya ada 11 kebijakan pemerintah
yang merugikan kalangan buruh selama lebih dari setahun virus corona ( Covid-19 ) mewabah
di Indonesia. Kebijakan tersebut mulai dari pemotongan upah, penghapusan tunjangan hari raya,
lonjakan tenaga kerja asing, termasuk pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker).
11 KEBIJAKAN PEMERINTAH MERUGIKAN SAAT PANDEMI DI MATA BURUH
Jakarta - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menganggap sedikitnya ada 11 kebijakan
pemerintah yang merugikan kalangan buruh selama lebih dari setahun virus corona (Covid-19)
mewabah di Indonesia.
Kebijakan tersebut mulai dari pemotongan upah, penghapusan tunjangan hari raya, lonjakan
tenaga kerja asing, termasuk pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Gebrak telah melakukan pencatatan sebanyak 11 kebijakan dan peraturan yang menurut kami
itu bermasalah," kata Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk
Demokrasi (SINDIKASI), Ikhsan Raharjo dalam jumpa pers daring, Kamis (29/4).
958
