Page 957 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

pekerja produksi dalam keberlangsungan usaha. Ketika ada keuntungan yang lebih (profit),
bonus akan diutamakan diberikan kepada pekerja produksi, dengan memberikan persentase
yang lebih besar jika dibandingkan dengan persentase bonus untuk pekerja manajemen.

Bonus atau pembagian profit itu sayangnya belum ada di Indonesia. Perlakuan yang baik kepada
pekerja produksi akan memacu kinerja para pekerja untuk lebih giat. Produktivitas yang tinggi
dari pekerja produksi akan menghasilkan produksi yang banyak dan memberikan keuntungan
yang besar bagi perusahaan. Perlakuan yang baik di sini ialah memberikan segera apa yang
menjadi hak pekerja, seperti THR, upah, pesangon, bonus, dan cuti. Relasi kerja co-
determination, yang terbentuk pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, bila
relasi kerja eksploitadf yang diterapkan, awalnya terlihat menguntungkan perusahaan dengan
menghemat pembiayaan, tetapi dengan produktivitas yang rendah dan kinerja yang buruk dari
pekerja produksi, malah akan menyebabkan profit yang rendah dan bisa-bisa merugfcan
perusahaan.

Masalah THR

Sebagaimana biasa terjadi tiap tahunnya, memasuki Ramadan pengeluaran rata-rata rumah
tangga meningkat. Harga-harga kebutuhan pokok juga cenderung meningkat, khususnya
mendekati Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Di satu sisi, itu menjadi berkah bagi UMKM dan sektor
informal, bahkan beberapa usaha lainnya yang pelan-pelan menggeliat kembali setelah setahun
ini terpuruk gegara pandemi covid-19. Namun, di sisi lain, itu menerbitkan kembali gejolak
tahunan terkait dengan masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR). Tercatat, setidaknya
ada 103 perusahaan yang masih menunda pembayaran THR pada 2020.

Pada 2020, perusahaan masih boleh melakukan pembayaran dengan cara cicilan didasarkan
kondisi perekonomian bangsa yang sangat terpuruk. Itu pun masih banyak perusahaan yang
belum menyelesaikan cicilan mereka sampai sekarang. Pada 2021 pihak Kemenaker menegaskan
melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan agar tidak ada lagi perusahaan yang membayar
THR dengan cara mencicil.

Imbauan dan pendirian posko THR merupakan wujud upaya pemerintah untuk mendorong
perusahaan-perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka. Dalam kebijakan tersebut,
disertakan pula sanksi mulai peringatan, sanksi administratif, denda 5 persen dari total THR sejak
batas akhir pembayaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi,
pembatasan kegiatan usaha, sampai pembekuan sementara kegiatan usaha.

Pengawasan pembayaran THR pun diperketat melalui penyelenggaraan posko THR 2021. Di
daerah-daerah, juga didirikan posko THR daerah. Selain itu, ada website dan call centre, untuk
memaksimalkan pengawasan pembayaran THR itu sampai ke daerah-daerah. Ada kewajiban tiap
perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan pembayaran THR ke Kemenaker. Tahap terakhir,
tentunya, menegakkan aturan pembayaran THR ini bagi perusahaan yang tidak mematuhinya.
Namun, dikhawatirkan, kebijakan itu akan tumpul dan menjadi kebijakan semata.

Variabel pandemi dan masih terpuruknya perekonomian akan menjadi alasan tidak dijalankannya
kebijakan pembayaran THR. Kesadaran akan pentingnya memenuhi hak-hak pekerja seharusnya
berkembang di dalam suatu perusahaan dan menjadi corporate culture (budaya perusahaan).
Namun, dari pihak Kemenaker pun juga mengajukan jalan tengah bagi perusahaan yang
terdampak oleh pandemi dengan melakukan dialog dua arah dengan para pekerja. Pengarusuta-
maan dialog itu juga belum berkembang dengan baik di kalangan perusahaan. Kejujuran tentang
kondisi keuangan perusahaan, perasaan bersama memiliki perusahaan (sense of belonging),
sikap saling menguntungkan dan membesarkan antara pekerja dan pemilik perusahaan, sikap
untuk memenuhi kewajiban, yakni memenuhi hak-hak pekerja seyogianya menjadi sendi-sendi
dasar dari dialog itu.

956