Page 965 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

melanda di Indonesia. Aksi unjuk rasa dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan dan
penularan Virus COVID -19.
"Saya meminta kepada siapapun yang ingin melakukan aktivitas Hari Buruh Internasional untuk
betul-betul mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang terjadi, seperti potensi penularan
COVID-19 yang dapat terjadi," kata Himawan Estu Bagijo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jatim dalam Dialog Khusus bertemakan Bersama Membangun Indonesia
yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta di Surabaya, Kamis (29/4/2021) malam.

Himawan meminta kepada buruh agar melakukan peringatan Hari Buruh pada masing-masing
tempatnya bekerja, karena ini masih pandemi COVID-19 belum juga selesai. Meski demikian,
Satgas COVID-19 di daerah akan mengantisipasi terjadinya kerumunan dalam aksi May Day,
khususnya, pada kota-kota besar yang sering menjadi lokasi aksi.

Selain itu, upaya antisipasi kerumunan di lapangan saat gelaran Hari Buruh sedunia itu juga akan
mengikutsertakan personel kepolisian. "Tentunya mereka yang jadi otoritas dan memiliki
kewenangan terkait dengan pemberian izin pelaksanaan acara-acara besar, salah satunya
demonstrasi di masa pandemi,"imbuhnya.

Ia mengingatkan, segala bentuk kegiatan yang melanggar ketentuan PPKM mikro akan ditindak
oleh pihak kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulia menyatakan, pada
Hari Buruh tahun ini, buruh mendapatkan kado berupa adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan
yang disingkat JKP. Program ini adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja. Pasal 2 mengatur bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan
pekerja/buruh sebagai peserta dalam program JKP.

Salah satu syarat kepesertaan untuk mendapat manfaat tersebut, peserta harus terdaftar dalam
empat program manfaat di BP Jamsostek, yakni; Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Program JKP ini merupakan insentif bagi perusahaan yang telah patuh dalam penyelenggaran
jaminan sosial dan program ini gratis, tanpa dipungut iuran sedikitpun,"imbuhnya.
Iuran program JKP sendiri merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan rekomposisi dari
iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Manfaat program JKP memberikan uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (MC Diskominfo Prov Jatim/non-jal/eyv)

964