Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020
P. 7
Bagi karyawan yang rekeningnya selain Bank Himbara tetap bisa mendapatkan bantuan
tersebut selama memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai penerima bantuan.
Hanya saja, lanjutnya, memang butuh waktu karena transaksi beda bank butuh waktu
beberapa hari.
"Kalau itu sama-sama bank pemerintah, dalam hitungan detik atau jam yang sama pasti
masuk ke rekeningnya. Tapi selain itu bisa lebih lama dibanding yang sesama bank,"
ujarnya.
Dia menegaskan, data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan lalu divalidasi oleh
Kemnaker dan diberikan ke bank-bank penyalur (bank Himbara).
Saat disinggung terkait lamanya waktu bagi bank penyalur untuk menyalurkan bantuan
ke rekening lain, menurutnya maksimal lima hari setelah Kemnaker menyerahkan data
ke bank Himbara.
"Informasi yang kami terima dari himpunan perbankan, kalau beda bank itu, ini aturan
bank, maksimal 5 hari. Bisa 1 hari 2 hari tapi maksimal 5 hari," kata Soes.
Meski begitu menurut aturan Kemnaker, penyaluran bantuan maksimal 4 hari.
"Menurut hitungan, karena kami memiliki regulasi terkait dengan data tenaga kerja harus
masuk ke bank maksimal 4 hari," katanya.
Beberapa waktu lalu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK merekap data dan
mengumumkan bahwa banyak pekerja tak memenuhi kriteria.
Dilansir Kompas.com, Selasa (8/9/2020), terdapat 1,6 juta pekerja yang gagal mendapat
subsidi gaji atau BSU.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto ada dua penyebab data
1,6 juta calon penerima tersebut tidak valid.
Pertama, calon penerima bantuan tersebut gajinya di atas Rp 5 juta per bulan. Hal itu
bisa terjadi karena perusahaan tidak menyeleksi dengan benar saat akan
mengirimkannya.
Kedua, calon penerima bantuan tersebut melewati batas kepesertaan pekerja yang
terdaftar di BP Jamsostek yakni 30 Juni 2020.
Padahal salah satu syaratnya adalah pekerja harus terdaftar sebagai peserta paling
lambat 30 Juni 2020, sehingga bagi yang baru mendaftar setelah tanggal itu tidak bisa
mendapatkan BSU.
Sebelum itu BPJS Ketenagakerjaan juga menyeleksi dan menemukan 1,1 juta pekerja
tidak valid datanya. Sehingga tidak dapat menerima BSU.
(Sumber: Kompas.com/Ade Miranti Karunia, Nur Fitriatus Shalihah | Editor: Yoga
Sukmana, Jihad Akbar, Rizal Setyo Nugroho).
6
