Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020

Kedua, menciptakan program-program padat karya yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) sehingga menciptakan lapangan pekerjaan.
Ketiga, menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua program di atas sehingga
dapat dijalankan secara maksimal. Kasus terpaparnya ratusan karyawan di sebuah pabrik
elektronik di Bekasi beberapa waktu lalu, adalah salah satu contoh pentingnya peran pengusaha
dalam menjalankan pedoman K3.

Pedoman K3 yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 perlu untuk
disosialisasikan, dilatih dan dilaksanakan sehingga dapat terwujudnya dunia industri yang
produktif serta aman dari penyebaran Covid-19 .

Dikutip dari Kompas.com, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, beberapa waktu lalu
telah menghimbau agar setiap perusahaan menyiapkan satuan tugas yang secara khusus
mengawasi pelaksanaan K3 di tempat kerja mereka dan mendorong para pengusaha untuk
menerapkan Gerakan Pekerja Sehat di lingkungan pekerjaan. Gerakan Pekerja Sehat adalah
perluasan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di sektor ketenagakerjaan.

Di Indonesia, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Sebagai penjabaran dan kelengkapan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah juga
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait
penyelenggaraan K3.

Pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan mendapat ancaman pidana
kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15 juta. Agar pelaksanaan
K3 dapat dilaksanakan dengan maksimal, petugas yang mengawasi pelaksanaan K3 perlu
diberikan pelatihan khusus.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 telah melakukan bimbingan teknis dan webinar untuk masyarakat
industri dan stakeholder lainnya dengan topik yang berkaitan dengan Covid-19 seperti
mencegah penularan Covid-19 di tempat kerja, peran pelayanan Kesehatan kerja dimasa
pandemik, nutrisi dan gizi yang dibutuhkan untuk tenaga kerja agar dapat meningkatkan daya
tahan tubuh, dan bagaimana cara menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan benar sesuai
dengan kondisi pandemik saat ini.

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini juga mempunyai program untuk mencegah penularan
Covid-19 yaitu melalui Rapid Test untuk sektor pariwisata agar sektor tersebut cepat pulih
kembali dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah pariwisata.

Sebanyak 500 tenaga kerja yang bekerja di sejumlah industri dalam sektor pariwisata telah
melakukan Rapid Test di daerah Bali. Selanjutnya program ini dilanjutkan pada daerah destinasi
pariwisata lainnya yaitu Provinsi Bangka Belitung, Magelang (Borobudur), Medan, Jawa Timur,
dan NTT.

Program Rapid Test yang diselenggarakan di berbagai provinsi ini bertujuan untuk memastikan
Kesehatan para pekerja khususnya pekerja dalam sektor pariwisata yang akan memulai adaptasi
kebiasaan baru di tengah pandemik Covid-19 .

Selain memaksimalkan pelaksanaan K3 untuk perlindungan usaha, pemerintah dibantu oleh
pengusaha juga perlu menciptakan program-program padat karya sehingga sesuai fokus dari

87