Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

Kemnaker telah mempersiapkan tujuh langkah strategis dalam menghapus pekerja anak di tahun
2021. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan
kelompok rentan agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam
pekerjaan berbahaya Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan
anak-anak ke dalam proses pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga,
memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga
miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok/buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak. Kelima, melakukan supervisi ke perusahaan yang disinyalir
mempekerjakan anak.

Keenam, melakukan sosialisasi informasi norma kerja anak kepada stakeholder. Kemudian
terakhir, pencanangan zona atau kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Saat ini, lanjut Ida, masih ada kelompok usia anak-anak di Indonesia yang belum memperoleh
hak mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.

Menaker Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya
dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang menambahkan, pekerja anak yang
telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan yaitu
pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket
C, dan pesantren).

"Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat
Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani.

175