Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 202
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," ucap Menaker Ida Fauziyah.
Sejumlah upaya juga bakal dilakukan pada 2021 ini. Pertama, meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal itu dilakukan
di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan
dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Ketiga, memberi pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga
miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok /buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.
Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.
Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.
Ida juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam
penanggulangan pekerja anak, serta mengajak instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," tegas Ida.
Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang menambahkan bahwa pekerja anak
yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan formal,
seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan pendidikan non formal (paket A, paket B, paket C, dan
pesantren). "Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas
Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)," ungkap Haiyani. (*/jpnn)
201
