Page 409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat
(11/6/2021).

Menurut Said, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil
untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
hingga 0 persen.

Tetapi untuk rakyat kecil, kata Said, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan
pajak.

"Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!" ucap Said.

Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembak tetap dilanjutkan, kaum buruh akan
menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan di jalan maupun mengajukan gugatan ke
Mahkamah Konstitusi.

"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," kata Said.

Selain menolak kenaikan PPN, KSPI juga menolak diberlakukannya tax amenesty jilid 2.

Sebagaimana diketahui, tax amnesty jilid 1 yang diterbitkan 2016 ditolak oleh buruh dengan
menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut ditolak MK, dengan salah satu pertimbangan tax amnesty bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.

"Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1
tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang
diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif," tutur Said.

408