Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 142

Judul               KPK Soroti 4 Hal di Program Kartu Pra Kerja, Termasuk Pelatihan
                                     Online
                 Nama Media          merdeka.com
                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         https://www.merdeka.com/uang/kpk-soroti-4-hal-di-program-kartu-
                                     pra-kerja-termasuk-pelatihan-online.html
                 Jurnalis            Merdeka
                 Tanggal             2020-06-22 16:47:00
                 Ukuran              0
                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 17.500.000
                 News Value          Rp 52.500.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas

                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber

              neutral - M. Rudy Salahuddin (Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja) Kedua, platform digital,
              KPK menyoroti adanya kekosongan hukum dalam pemilihan dan penetapan mitra dan menunjuk
              platform  digital  yg  seharusnya  PMO  bukan  komite,  dan  konflik  kepentingan.  Mereka  (KPK)
              merekomendasikan  agar  ada  legal  opinion  ke  JAMDATUN  (Jaksa  Agung  Muda  Perdata  Tata
              Usaha Negara) terkait legal opinion ini



              Ringkasan

              Ketua  Tim  Pelaksana  Komite  Cipta  Kerja,  M.  Rudy  Salahuddin  membeberkan  sejumlah
              rekomendasi dari Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) terkait keberlangsungan program kartu
              pra kerja yang menuai banyak polemik di masyarakat. Rudy menyebut, salah satu rekomendasi
              KPK adalah mengenai proses pendaftaran peserta.



              KPK SOROTI 4 HAL DI PROGRAM KARTU PRA KERJA, TERMASUK PELATIHAN
              ONLINE

              Merdeka.com -  Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M. Rudy Salahuddin membeberkan
              sejumlah  rekomendasi  dari  Komisi  Pemberantasan    Korupsi    (KPK)  terkait  keberlangsungan
              program kartu pra kerja yang menuai banyak polemik di masyarakat. Rudy menyebut, salah
              satu rekomendasi KPK adalah mengenai proses pendaftaran peserta.

              Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, ada 1,7 juta pekerja
              terdampak  (whitelist).  Namun,  hanya  sebagian  kecil  dari  whitelist  tersebut  yang  mendaftar
              secara daring, yakni hanya 143.000 orang. Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama
              tiga gelombang.

              Selanjutnya,  penggunaan  anggaran  sebesar  Rp30,8  miliar  untuk  fitur  recognition  guna
              pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien. Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan

                                                           141
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147