Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 143
penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah.
"Kedua, platform digital, KPK menyoroti adanya kekosongan hukum dalam pemilihan dan
penetapan mitra dan menunjuk platform digital yg seharusnya PMO bukan komite, dan konflik
kepentingan. Mereka (KPK) merekomendasikan agar ada legal opinion ke JAMDATUN (Jaksa
Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara) terkait legal opinion ini," jelasnya.
Ketiga, konten pelatihan tidak semuanya dianggap layak oleh KPK, sehingga diminta untuk
melibatkan tenaga ahli untuk kurasi pelatihan-pelatihannya.
KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. KPK
juga menemukan pelatihan yang sebenarnya telah tersedia melalui jejaring internet dan tidak
berbayar.
1 dari 1 halaman Metode Pelaksanaan Terakhir, KPK menilai metode pelaksanaan program
pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.
Sebelumnya, pada 30 April lalu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan surat
ke KPK untuk audiensi memberi penjelasan dan meminta masukan KPK dalam rangka
pelaksanaan pra kerja. Bukan hanya KPK, pada 28 Mei Menko Airlangga juga meminta masukan
dari lembaga lain yang terkait, termasuk Mensesneg, Jaksa Agung, Kepala KPK, BPKP, dan
Kapolri.
Reporter: Pipit Ika Sumber: Liputan6.com [idr] Anggota DPR Dorong KPK Tak Ragu Usut
Dugaan Penyimpangan Kartu Prakerja KPK Sebut Pelatihan Online Kartu Prakerja Berpotensi
Rugikan Negara KPK Sebut Program Pelatihan Daring Prakerja Potensi Fiktif, Bisa Rugikan
Negara Menko Airlangga: Penerima Manfaat Kartu Prakerja Didominasi Milenial.
142
