Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 103 ribu diantaranya telah berada di kampung
halamannya masing-masing.

PEMERINTAH HARUS PERHATIKAN NASIB PMI YANG TERDAMPAK COVID-19

, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memikirkan nasib
para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang sebagai imbas pandemi Covid-19. Hal ini
dikatakan Netty merespon pernyataan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Doni Monardo yang mengatakan 144.327 PMI telah kembali ke Indonesia. Kemudian menurut
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 103 ribu diantaranya telah berada di
kampung halamannya masing-masing.

"Pemerintah harus memiliki solusi untuk Pekerja Migran Indonesia yang terpaksa pulang.
Sebagian besar dari mereka selama ini menjadi tulang punggung keluarganya di kampung. Jika
mereka tidak bekerja, maka pasti berdampak pada ekonomi keluarganya," ungkap Netty melalui
pernyataan tertulis kepada Parlementaria belum lama ini.

Netty mengkhawatirkan, kondisi ini akan menurunkan tingkat belanja dan konsumsi masyarakat
dan berimplikasi pada buruknya angka pertumbuhan ekonomi. "Harus ada upaya terobosan
penyediaan lapangan kerja untuk menyerap potensi mereka. Jika tidak, angka pengangguran
semakin tinggi dan berpotensi menjadi masalah tersendiri di daerah. Di dapil saya, Cirebon dan
Indramayu, kondisi ini dikeluhkan para pejabat dinas tenaga kerja," katanya Politisi Fraksi PKS
ini menyampaikan, berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat, selama periode Januari-April, sebanyak 5.491 orang PMI yang pulang ke Jawa Barat.
Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah.
"Pemerintah juga harus memperluas perlindungan sosial dan kesehatan para pekerja migran.
Info yang saya terima, tidak sedikit mereka yang pulang dalam keadaan positif Covid-19. Apakah
perangkat kesehatan di daerah sudah disiapkan untuk menangani hal tersebut?" tanya Netty.

Ia juga menyoal pentingnya pemerintah membuat kebijakan fundamental yang memperkuat
regulasi perlindungan hak pekerja, akselarasi investasi serta pemulihan industri dan
perdagangan. "Ratusan ribu pekerja migran kita dipulangkan dan lainnya di-PHK atau
dirumahkan. Tentu tidak masuk akal jika Indonesia malah menerima masuknya sejumlah TKA
untuk bekerja di sektor yang bisa ditangani oleh anak negeri. Dimana letak nasionalisme dan
pembelaan kita pada keadilan sosial?" tegasnya.

Disamping itu, Netty juga mengkritisi penyaluran Bansos Covid-19 yang belum mencapai target
seratus persen. Netty meminta agar hal ini segera dikebut dan tidak ada lagi data penerima
yang kacau. Ia meminta para keluarga PMI untuk diperhatikan, jangan sampai ada keluarga
yang seharusnya menerima bansos malah terlewatkan.

(dpr).

171