Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 173
Judul KPK Temukan Sejumlah Potensi Konflik Program Kartu Prakerja
Nama Media tempo.co
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://fokus.tempo.co/read/1356386/kpk-temukan-sejumlah-potensi-
konflik-program-kartu-prakerja
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2020-06-22 13:39:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
negative - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Namun, faktanya hanya sebagai kecil yang
mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4
juta pendaftar bukan target yang disasar
positive - Pahala Nainggolan (Deputi Penindakan KPK) Berlebihan pakai fitur face recognition .
Kalau NIK-nya benar, kan langsung keluar semua datanya
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan
yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital
negative - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) KPK menemukan metode pelaksanaan program
pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena
metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian
pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Kedua, peserta sudah mendapatkan insentif
meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap
membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta
neutral - Panji Winanteya Ruky (Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra
Kerja) Komite akan menelaah lebih lanjut temuan itu
Ringkasan
Surat tertanggal 2 Juni 2020 itu ditandatangani Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri
untuk Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian. Isi surat tersebut adalah temuan sejumlah
masalah dan rekomendasi KPK atas pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja .
Dalam surat itu, KPK menyatakan telah mengkaji dokumen, mewawancarai para pemangku
kepentingan, serta mencari informasi lain. Dari hasil kajiannya, KPK mengidentifikasi sejumlah
172