Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 19
"Sebagal dampak dari penerapan strategi kembali ke bisnis inti itu. gelombang PHK tidak akan
berhenti di tahun ini. Angka pengangguran maupun tingkat kemiskinan akan meningkat,"
jelasnya.
Bhima menilai, kondisi yang terjadi di berbagai perusahaan ini harusnya segera ditanggapi
pemerintah dengan memperbesar stimulus mengingat realisasi stimulus bagi dunia usaha masih
rendah.
Menurut dia. saat ini yang krusial adalah bagaimana mendorong daya beli masyarakat sehingga
pada akhirnya, menopang keberlangsungan dunia usaha.
"UMKM kita belum semua berhasil mendapat relaksasi kredit. DI Malaysia. UMKM itu bahkan
dapat memperoleh hibah (pemerintah)." ujarnya.
Relaksasi pajak
Sementara itu. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta
Sarman Simanjorang berharap Pemprov DKI Jakarta mempercepat pemberian relaksasi pajak
seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kompensasi pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan,
termasuk penghapusan denda pajak.
"Perekonomian Jakarta baru mulai berputar dengan pembatasan protokol kesehatan, artinya
bahwa cashllow pebls-nis masih belum normal, maka berbagai beban dunia usaha masih perlu
diberikan dispensansi dari Pemprov DKI Jakarta." ujar Sarman. dikutip dari kontan.co.id, Senin
(22/6).
Dengan kebijakan yang pro bisnis serta stimulus dan relaksasi dari Pemprov DKI Jakarta
diharapkan Ekonomi Jakarta akan pulih secara perlahan sehingga pertumbuh-an ekonomi
Jakarta triwulan II diharapkan tidak turun drastis dari triwulan 1 2020 sebesar 5.06 persen.
Selain relaksasi pajak, Sarman berharap agar Pemprov DKI Jakarta memiliki program khusus
untuk membantu sektor Usaha Mikro. Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini
meml>erikan kontribusi lae-sar terhadap perekonomian Jakarta.
"Dari 1,24 juta usaha di Jakarta, 90 persen adalah sektor UMKM dan saat ini mereka butuh
bantuan modal kerja karena modal yang dimiliki sudah habis terpakai untuk membiayai
kebutuhan rumah tangga selama tiga bulan usahanya tutup," ujar dia. (Dina Mirayanti Hutauruk/
Fahriyadi)
18
