Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital,"
ungkap Alex.

Ketiga, terkait materi pelatihan. Alex menyebut kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan
kompetensi yang memadai. Menurutnya, hanya 13 persen dari dari 1.895 pelatihan (Himpunan
Lembaga Latihan Seluruh Indonesia) yang memenuhi syarat.

"Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan
dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan
ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya, 89 persen dari pelatihan tersedia
di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org," sebutnya.

Keempat, terkait pelaksanaan program, Alex mengatakan metode pelaksanaan program
pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Hal itu
disebabkan metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas
penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Untuk itu, KPK mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki teknis pelaksanaan program
tersebut. Berikut rekomendasi KPK terkait program Prakerja: -Peserta yang disasar pada
whitelist, tidak perlu mendaftar daring, melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai
peserta program.

-Penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan
penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

-Komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun-Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama
dengan 8 (delapan) platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.

-Platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan.
Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya.
-Kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring,
agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam
bentuk petunjuk teknis.

-Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet,
harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.

-Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya
pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti
keseluruhan paket.

(knv/fjp) kpk kartu prakerja ksp donny gahral adian.

205