Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 205
Ringkasan
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menyampaikan terima kasih atas
kajian dan rekomendasi yang disampaikan KPK terkait program kartu prakerja. Donny
mengatakan pemerintah akan mengkaji semua masukan tersebut dan memastikan proses
pelaksanaan program tetap akuntabel.
TENAGA AHLI KSP APRESIASI KPK ATAS TEMUAN DI KARTU PRAKERJA
Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menyampaikan terima
kasih atas kajian dan rekomendasi yang disampaikan KPK terkait program kartu prakerja.
Donny mengatakan pemerintah akan mengkaji semua masukan tersebut dan memastikan
proses pelaksanaan program tetap akuntabel.
"Pemerintah berterima kasih atas kajian KPK terhadap Kartu Prakerja. Kartu Prakerja didesain
dalam situasi pandemi sehingga dibuat dalam bentuk semi bansos dan pelatihan daring," kata
Donny lewat pesan singkat, Senin (22/6/2020).
"Semua masukan akan dikaji secara mendalam, prinsipnya Kartu Prakerja selain efektif tetap
harus akuntabel dalam prosesnya," sambung Doni.
Doni menjelaskan pemerintah selalu siap untuk berdialog terkait program Kartu Prakerja.
Program semi bansos dan pelatihan daring itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat
di masa pandemi COVID-19.
"Itu semua dimaksudkan sebagai bantalan sosial bagi mereka yang terdampak COVID-19
sekaligus pembekalan kecakapan tambahan untuk memasuki dunia kerja pasca PSBB. Pada
prinsipnya pemerintah siap berdialog dengan semua pemangku kepentingan terkait konten dan
benefit Kartu Prakerja," ujar Donny.
Pertama, permasalahan dalam proses pendaftaran. Alex mengatakan, berdasarkan data
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, data pekerja yang terkena
PHK dan sudah dipadankan NIK-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Namun,
menurutnya, hanya sebagian kecil dari whitelist itu yang mendaftar secara daring, malah banyak
pendaftar tapi bukan sasaran dari program tersebut.
"Faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist ini yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143
ribu. Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang, yaitu 9,4 juta
pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini," ujar Wakil Ketua KPK Alexander
Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis
(18/6).
Alex juga menyebut penggunaan fitur Face Recognition untuk kepentingan pengenalan peserta
dengan anggaran Rp 30,8 miliar itu tidak efisien. Ia juga menambahkan penggunaan NIK dan
keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai.
Kedua, terkait kemitraan dengan platform digital dalam program tersebut. Menurutnya, kerja
sama dengan delapan platform digital itu tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa
dan 5 dari 8 platform digital diduga ada unsur konflik kepentingan.
"Kerja sama dengan 8 (delapan) platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang
dan jasa pemerintah (PBJ). Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan
lembaga penyedia pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah
204
