Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 38

Judul               Pemerintah Klaim Kerjakan Rekomendasi KPK
                 Nama Media          Republika

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         Pg2
                 Jurnalis            ILHAM TIRTA
                 Tanggal             2020-06-23 05:11:00
                 Ukuran              151x228mmk
                 Warna               Halaman Hitam/Putih
                 AD Value            Rp 105.700.000
                 News Value          Rp 317.100.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber

              positive - M Rudy Salahuddin (Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja) Pada 20 Maret lalu kita
              sudah  Iaunching  program  sekaligus  penandatanganan  perjanjian  kerja  sama  (PKS)  antra
              platform dengan PMO (Project Management Officer) Kartu Prakerja. Ini landasan kita jalankan
              program yang selanjutnya kita buka gelombang pertama pada 11 April

              positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Terdapat konflik kepentingan pada lima dari
              delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan

              neutral - M Rudy Salahuddin (Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja) Apakah sudah sesuai
              kriteria-kriteria di perpres dan permenko. Kalau tidak sesuai, kita tinjau kembali, termasuk perlu
              dibayarkan atau tidak

              neutral - Jazilul Fawaid (Wakil Ketua KPK) Saya yakin KPK telah meneliti dengan cermat dan
              objektif.  Saya  berharap  pemerintah  memperhatikan  dan  menindaklanjuti  rekomendasi  KPK
              tersebut. Kalau rekomendasi KPK itu diabaikan, dapat menambah kecurigaan publik



              Ringkasan

              Kementerian  Koordinator  (Kemenko)  Perekonomian  mengekiaim  tengah  menindaklanjuti
              rekomendasi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengenai  pelaksanaan  program  kartu
              prakerja. Pekan lalu, KPK mengumumkan sejumlah masalah terkait pelaksanaan program yang
              memakan anggaran puluhan triliun rupiah tersebut.

              Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha
              Kecil Menengah Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M
              Rudy  Salahuddin,  menyatakan,  sampai  sekarang  gelombang  IV  program  prakerja  belum
              dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan rekomendasi KPK tersebut.







                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43