Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

PEMERINTAH KLAIM KERJAKAN REKOMENDASI KPK

IIT SEPTYANINGSIH

Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mengekiaim tengah menindaklanjuti
rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pelaksanaan program kartu
prakerja. Pekan lalu, KPK mengumumkan sejumlah masalah terkait pelaksanaan program yang
memakan anggaran puluhan triliun rupiah tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M
Rudy Salahuddin, menyatakan, sampai sekarang gelombang IV program prakerja belum
dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan rekomendasi KPK tersebut.

Ia pun menjelaskan, pelaksaan program tahap I hingga III hingga KPK menemukan adanya
masalah. Program kartu prakerja telah dimulai pada 11 Aprfl dengan membuka pendaftaran
gelombang I, lalu dilanjut gelombang II dan III.

"Pada 20 Maret lalu kita sudah Iaunching program sekaligus penandatanganan perjanjian kerja
sama (PKS) antra platform dengan PMO (Project Management Officer) Kartu Prakerja. Ini
landasan kita jalankan program yang selanjutnya kita buka gelombang pertama pada 11 April,"
kata Rudy dalam konferensi pers virtual pada Senin, (22/6).

Setelah kartu prakerja diluncurkan, kata dia, ada polemik di masyarakat terkait kepesertaan,
karena program itu banyak dinikmati oleh orangyang bukan korban pemutusan hubungan kerja
(PHK) atau yang dirumahkan. Kemitraan dengan platform digital pun menjadi polemik karena
dinilai tidak transparan. Kemudian, terkait jenis pelatihan yang mirip pelatihan gratis di internet.

Maka, pada 30 April, kata dia, Menteri Koordinator Perekonomian Ai H angga Har-tarto
menyampaikan surat ke KPK untuk audiensi sekaligus meminta masukan lembaga tersebut.
Pada 6 Mei audiensi berlangsung.

Pada 2 Juni 2020, KPK menyurati Airlang-ga terkaitadanya risiko tidak efisiensi dan kerugian
negara dalam pelaksanaan kartu prakerja. KPK lalu merekomendasikan adanya evaluasi
pelaksanaan program sebelumnya.
Dalam rekomendasi yang diumumkan KPK pada Kamis (18/6), ada sejumlah temuan dalam
prorgam tersebut. Di antaranya konflik kepentingan platform penyedia pelatihan Prakerja,
penggunaan teknologi yang tidaksesuai kebutuhan, dan pembelian kon-ten pelatihan yang
seharusnya bisa didapatkan gratis. "Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan
platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
dalam paparannya, Kamis. KPK kemudian memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah.

Rudy mengatakan, Kemenko Perekonomian telah menindaklanjuti kajian KPK dengan segera
mengadakan rapat teknis bersama kementerian dan otoritas terkait lainnya. Hasilnya, dibentuk
tim teknis yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk
memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja.

Tim teknis ini juga bertanggung jawab melihat tata kelola agarsasuai prosedur hukum yang
berlaku. Rudy menambahkan, pihaknya juga tengah memperbaiki Perpresyangselama ini
menjadi rujukan. Perpres ini disusun sebelum adanya pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Selain menunggu revisi Perpres, pelaksanaan gelombang IV juga menunggu hasil verifikasi dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait evaluasi gelombang I hingga
II.

38