Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 220

MINTA PEMERINTAH NAIKKAN UMP 2021, SERIKAT PEKERJA INGATKAN DEMO
              MAKIN PANAS
              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, buruh Indonesia
              meminta agar upah minimum tahun 2021 naik. Jika upah minimum tidak naik, dikhawatirkan
              membuat situasi semakin panas.

              Apalagi saat ini buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Di mana
              seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga sekaligus akan akan menyuarakan agar upah
              minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.

              "Irisan  ini  akan  terjadi.  Mudah-mudahan  pemerintah  lebih  bijaksana.  Ibu  Menaker,  jangan
              sampai  tidak  naik.  Berapa  kenaikannya,  rundingkan  lah  di  tingkat  pengupahan  daerah,
              kabupaten dan provinsi," kata Iqbal dalam video konferensi, rabu (21/10).

              Dalam perhitungannya, Iqbal mengusulkan kenaikan 8 persen. Hal ini didasarkan pada kenaikan
              upah rata-rata selama 3 tahun terakhir. Namun pihaknya menyatakan bisa besaran ini dapat
              dirundingkan. Tapi, sekali lagi Iqbal menegaskan UMP harus naik.

              "Usulan kami 8 persen, tentu ini negotiable. Tapi jangan tidak nai. Saya agak khawatir akan
              terjadi aksi besar-besaran yang beririsan dengan UU omnibus law," kata dia.

              Adapun pelaksanaannya, bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum.
              Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan
              keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum.

              "Kami setuju perusahaan yang tidak mampu bisa melampirkan pembukuan keuangannya nya ke
              Kemnaker untuk diberikan relaksasi. Jangan dibalik," kata dia.

              "Upah minimum harus ditentukan negara, tidak bisa bipartit. Kalau penundaan ketidakmampuan,
              boleh. Negara melindungi dulu safety nettnya, yaitu ditetapkan upah minimumnya," sambung
              Iqbal.

              Reporter: Pipit Ika Ramadhani Sumber: Liputan6.com [azz].

































                                                           219
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225