Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Sebab, kebijakan pemerintah selalu memiliki plus minus yang tidak semuanya dapat diamini
secara bulat oleh masyarakat.
"Mana ada UU di Indonesia ini yang tidak diprotes, tidak ada kan? [UU] yang tahun ini semua
diprotes. Ya tidak apa-apa, tapi kan negara ini tetap harus jalan, bukan kalau diprotes harus
berhenti," kata Mahfud dalam sebuah acara yang diunggah melalui kanal YouTube Indonesia
Lawyers Club, Rabu (21/10).

Hal itu dikatakannya merespons gerakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang
masif terjadi di beberapa daerah, terutama dari elemen buruh dan mahasiswa.

Menurut Mahfud, RUU Ciptaker ini dilahirkan atas dasar penyederhanaan birokrasi dan regulasi
di tanah air yang selama ini terkesan tumpang tindih.

Pihaknya pun mengaku sejauh ini telah menampung segala aspirasi masyarakat dalam
perumusannya, salah satunya saran dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal.

"Dari buruh, Said Iqbal yang demo besar-besaran itu sudah berapa kali ke kantor saya
menyampaikan 13 usul perbaikan, sudah ditampung," kata dia.

"Bahwa orang tidak setuju itu hal lain, kalau dicari salahnya semua UU pasti ada jeleknya,"
imbuhnya.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa posisi UU Ciptaker yang sudah disahkan melalui rapat
paripurna DPR RI, pada 5 Oktober, itu memang sudah melalui proses panjang dan kesepakatan
legislatif.

Dirinya selaku menteri pun mengaku tidak dapat mengintervensi dewan terkait proses ini.

"Jadi seperti 'Pak kok DPR buat UU gitu, partai-partai', kan itu urusan di sana (DPR). Kita tidak
boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres tidak ada yang gitu-
gitu kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," kata dia.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian (khr/arh).

225