Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 231
Judul Pemerintah Sebut Pembahasan UU Cipta Kerja Sudah Sangat
Transparan
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/10/21/113619/pemerintah-sebut-
pembahasan-uu-cipta-kerja-sudah-sangat-transparan
Jurnalis Iwan Supriyatna
Tanggal 2020-10-21 11:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Nasrudin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Jadi tahapan-tahapan
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU tersebut, yaitu mulai dari
tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan/ pengesahan,
tahap pengundangan dan tahap sosialisasi
positive - Nasrudin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Saat ini RUU Cipta Kerja
sudah sampai kepada tahap keempat, penetapan oleh DPR dan disampaikan kepada Presiden
untuk disahkan dan diundangkan. Jadi sudah sampai tahap pengesahan oleh Presiden, setelah
itu baru tahap pengundangan dan tahap sosialisasi
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kembali menegaskan bahwa proses panjang
pembahasan UU Cipta Kerja yang sudah dimulai sejak Januari 2020 lalu sudah sangat transparan.
Penegasan ini penting untuk menghindari polemik berkepanjangan di tengah masyarakat yang
masih mempertanyakan transparansi proses pembahasan UU Cipta Kerja.
PEMERINTAH SEBUT PEMBAHASAN UU CIPTA KERJA SUDAH SANGAT TRANSPARAN
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kembali menegaskan bahwa proses panjang
pembahasan UU Cipta Kerja yang sudah dimulai sejak Januari 2020 lalu sudah sangat transparan.
Penegasan ini penting untuk menghindari polemik berkepanjangan di tengah masyarakat yang
masih mempertanyakan transparansi proses pembahasan UU Cipta Kerja.
Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM, Nasrudin menyatakan, proses panjang
penyusunan RUU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12/ 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15/
230
