Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 232
2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan, dan juga telah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 87/ 2014 tentang peraturan
pelaksanaan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan awal RUU Cipta Kerja dilakukan dengan pembahasan substansi. Ini dilakukan
dengan melibatkan berbagai stakeholder yang pelaksanaannya sudah dilakukan sejak jauh hari
sebelum RUU Cipta Kerja disampaikan kepada Presiden.
Pembahasan tidak hanya dilakukan di kalangan pemerintah (kementerian/ lembaga), namun
juga bersama kalangan akademisi dan serikat kerja maupun pengusaha dalam bentuk tripartite
pembahasan, mengingat substansi dari RUU tersebut terkait dengan ketenagakerjaan.
Proses pembahasan dan penyusunan RUU tersebut dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian
yang pada tanggal 27 Januari 2020 melalui surat nomor PH 21/15/ 2020 menyampaikan naskah
akademik dan RUU Cipta Kerja yang waktu itu disampaikan kepada Presiden sehingga posisi RUU
berdasarkan permohonan itu, diterbitkanlah Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI guna
mengajukan RUU Cipta Kerja.
Ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan.
"Jadi tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU
tersebut, yaitu mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap
penetapan/ pengesahan, tahap pengundangan dan tahap sosialisasi," ujar Nasrudin dalam
sebuah diskusi secara virtual, yang ditulis Rabu (21/10/2020).
"Saat ini RUU Cipta Kerja sudah sampai kepada tahap keempat, penetapan oleh DPR dan
disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan diundangkan. Jadi sudah sampai tahap
pengesahan oleh Presiden, setelah itu baru tahap pengundangan dan tahap sosialisasi,"
tambahnya.
Nasrudin menuturkan, RUU Cipta Kerja juga sudah dimasukan dalam Prolegnas oleh DPR dan
Program Legislasi Prioritas tahunan untuk tahun 2020.
231
