Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Bahkan, Indonesia disebut sebagai negara dengan utang luar negeri terbesar ke-7 oleh World
Bank. Presiden Jokowi juga dikritik sejumlah pengamat ekonomi, karena dalam masa pandemi
pun pemerintah masih membuat utang baru di 2020. Utang negara tumbuh 5 persen dalam
pemberitaan Agustus 2020.

Pada bidang sosial, sorotan media terbanyak adalah soal berbagai bantuan sosial, BPJS, Kartu
Prakerja, Program Keluarga Harapan, yang meskipun kadang ada riak. Namun dampaknya bisa
dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling bawah.

Isu bidang Kesehatan, menjadi atensi terbesar media melalui informasi terkait penanganan
COVID-19, vaksin, penyelenggaraan tes dan lainnya.

Pada bidang hukum, isu soal Papua, Omnibus Law (beririsan dengan politik), isu lama seperti
Harun Masiku atau Novel Baswedan. Sementara, isu politik yang mengiringi Jokowi setahun
terakhir adalah Pilkada Serentak 2020.

Menurut Rustika, terdapat dua isu besar yang muncul di media, yakni desakan pengunduran
pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi COVID-19, dan keikutsertaan anak dan menantu
Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dalam Pilkada Kota Solo, dan Bobby Nasution dalam Pilkada
Kota Medan.

"Hal itu sempat menimbulkan narasi politik dinasti dan mendapatkan sentimen negatif dari
publik. Sementara itu, Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa dirinya tengah membangun
dinasti politik. Menurutnya, Gibran maupun Bobby mengikuti sebuah kompetisi yang dipilih
secara langsung oleh rakyat dan semua keputusan ada di tangan rakyat dalam menggunakan
suaranya," tutur Rustika.

Catatan lain terhadap Jokowi adalah soal Omnibus Law, khususnya UU Ciptaker, yang juga
masuk dalam 10 isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi.

Isu ini mendapat framing negative karena sempat menimbulkan gelombang demo dari kelompok
buruh, mahasiswa, dan 212.

Hal tersebut cukup penting mengingat pesan yang ada di media (dan media sosial) tentang
pemerintah dan Presiden Jokowi akan membangun persepsi yang pada gilirannya berperan
sangat krusial.

Dia menambahkan, publik tidak hanya mengidamkan kepuasan atas kinerja pemerintah dalam
bentuk fisiknya tetapi juga membutuhkan bangunan citra pemimpin melalui media.

"Persepsi dapat membangun afeksi, dukungan emosional, atau sebaliknya dapat memunculkan
penolakan, ketidakpuasan dan perlawanan. Oleh karena itu, ke depan penguatan strategi
komunikasi pemerintah agar lebih baik perlu menjadi perhatian Jokowi di tengah perang wacana
di era digital seperti saat ini," kata Rustika. (Der).

241