Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Judul Bahas Klaster Ketenagakerjaan, Serikat Buruh Dan Pengusaha
Dilibatkan
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/21/10/2020/bahas-klaster-
ketenagakerjaan-serikat-buruh-dan-pengusaha-dilibatkan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-21 10:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Nasrudin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Terkait isu-isu yang
menyatakan perancangan UU ini tidak melibatkan masyarakat, kita bisa lihat dari substansi yang
disusun dalam UU tersebut. Kita tahu bahwa permasalahan UMKM di negara kita ini cukup
banyak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dengan baik. Salah satu permasalahannya adalah
mereka tidak bisa mengakses perbankan sehingga perkembangan mereka sangat lambat dan
tidak bisa berkembang dengan baik

positive - Nasrudin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Dengan UMKM yang
berbentuk PT atau badan hokum, mereka akan memiliki akses ke perbankan untuk mendapatkan
pinjaman modal usahanya

positive - Nasruddin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Demikian juga dengan
UU penerbangan, UU Kereta Api dan UU Lalu Lintas Jalan maupun UU di bidang pelayaran. Jadi
dengan berbagia macam upaya ini, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi UMKM
untuk mereka mengembangkan usahanya dengan baik

positive - Nasruddin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Dengan banyaknya
penduduk angkatan kerja ini, akan membutuhkan banyak lapangan kerja. UU Cipta Kerja inilah
sebagai solusi nya

positive - Nasruddin (Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM) Makanya dalam 75 UU
sekaligus agar secara sinkron berbagai macam perizinan2 berusaha ini bisa kita ubah dan
diharapkan dengan dmeikian pemohon atau pemilik usah atidak pelru lagi berhadapan dengan
birokrat namun cukup dari rumah lewat online. Dengan bertumbuhnya investasi, pada akhirnya
penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan meningkat

Ringkasan

Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin mengatakan, proses lanjutan
setelah kajian pembahasan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja adalah pembahasan

246