Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 248
bersama berbagai stakeholder. Mengingat UU ini mencakup 11 kluster, salah satunya
ketenagakerjaan, sesuai dengan instruksi Presiden, klaster ketenagakerjaan dilakukan
pembahasan tersendiri.
Menurutnya, hal ini memang harus melibatkan serikat buruh maupun asosiasi pengusaha. Menko
Perekonomian sebagai pemrakarsa pembentukan UU Cipta Kerja, telah membentuk kelompok
kerja yang terdiri dari pengusaha maupun serikat kerja. Sehingga substansi UU ini sudah
melibatkan berbagai macam stakeholder dan tidak ada hal yang disembunyikan kepada
stakeholder maupun masyarakat luas.
BAHAS KLASTER KETENAGAKERJAAN, SERIKAT BURUH DAN PENGUSAHA
DILIBATKAN
Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin mengatakan, proses lanjutan
setelah kajian pembahasan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja adalah pembahasan
bersama berbagai stakeholder. Mengingat UU ini mencakup 11 kluster, salah satunya
ketenagakerjaan, sesuai dengan instruksi Presiden, klaster ketenagakerjaan dilakukan
pembahasan tersendiri.
Menurutnya, hal ini memang harus melibatkan serikat buruh maupun asosiasi pengusaha. Menko
Perekonomian sebagai pemrakarsa pembentukan UU Cipta Kerja, telah membentuk kelompok
kerja yang terdiri dari pengusaha maupun serikat kerja. Sehingga substansi UU ini sudah
melibatkan berbagai macam stakeholder dan tidak ada hal yang disembunyikan kepada
stakeholder maupun masyarakat luas.
"Terkait isu-isu yang menyatakan perancangan UU ini tidak melibatkan masyarakat, kita bisa
lihat dari substansi yang disusun dalam UU tersebut. Kita tahu bahwa permasalahan UMKM di
negara kita ini cukup banyak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dengan baik. Salah satu
permasalahannya adalah mereka tidak bisa mengakses perbankan sehingga perkembangan
mereka sangat lambat dan tidak bisa berkembang dengan baik," ujarnya dalam keterangannya,
Rabu (21/10).
Tujuan pembahasan UU Cipta Kerja, kata dia, salah satunya untuk menciptakan solusi atas
permasalahan yang dihadapi UMKM. Dalam UU ini, UMKM bisa mendirikan PT perseorangan,
dimana selama ini PT harus didirikan oleh minimal 2 orang dengan modal minimal 50 juta.
Dengan UU ini, UMKM dimungkinkan untuk membentuk PT perseorangan dan dengan modal
sesuai dengan kemampuannya.
"Dengan UMKM yang berbentuk PT atau badan hokum, mereka akan memiliki akses ke
perbankan untuk mendapatkan pinjaman modal usahanya," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, UMKM juga bisa langsung berhubungan dengan importir negara tujuan jika
mereka memiliki barang atau jasa yang bisa diekspor. Sebelumnya, mereka harus menggunakna
badan humum orang lain untuk bisa melakukan negosiasi ataupun transaksi dengan importir
yang ada di luar negeri.
Ia mengatakan, terkait UMKM ada beberapa UU diubah, yakni salah satunya UU tentang jalan
tol. Jika selama ini di rest area tidak ada atau sangat dibatasi atau sangat minim sekali
kesempatan bagi UMKM untuk membuka usaha di rest area, maka sekarang akan dialokasikan
30 persen dari rest area untuk area UMKM.
"Demikian juga dengan UU penerbangan, UU Kereta Api dan UU Lalu Lintas Jalan maupun UU di
bidang pelayaran. Jadi dengan berbagia macam upaya ini, diharapkan mampu memberikan
kemudahan bagi UMKM untuk mereka mengembangkan usahanya dengan baik," kata Nasruddin.
247
