Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 238
Mereka akan melakukan aksi demo besar-besaran secara nasional menuntut DPR RI melakukan
legislatif review untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, aksi itu akan dilakukan pada hari Sidang Paripurna
pembukaan DPR RI setelah masa reses yakni sekira awal bulan November nanti.
Aksi ini akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI.
Ratusan demonstran yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)
berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Alun-alun Serang, Banten,
Rabu (14/10/2020). [ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman]
"KSPI sudah memutuskan aksi besar-besaran secara nasional akan difokuskan dipusatkan di
depan gedung DPR RI secara daerah di 20 provinsi lebih dari 200 lebih Kabupaten/Kota. Aksi itu
akan diikuti puluhan ribu buruh," kata Said dalam konferensi persnya secara daring, Rabu
(21/10/2020).
Menurutnya, aksi teman-teman buruh KSPI di daerah akan dipusatkan di gedung DPRD.
Sementara itu, ia mengatakan, aksi ini akan terukur dan tidak akan berujung anarkis.
"Terukur artinya organisasi KSPI, terarah fokus pada persoalan Omnibus Law UU Cipta Kerja
yang kita tolak tidak ada kepentingan politik tidak ada rusuh, anarkis atau yang merudak fasilitas
umum," tuturnya.
Ratusan demonstran yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)
berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Alun-alun Serang, Banten,
Rabu (14/10/2020). [ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman]
Adapun tuntutan dari aksi besar-besaran itu hanya satu yakni mendesak DPR RI melakukan
Legislatif Review untuk bisa membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan.
"Mudah-mudahan DPR idak kucing-kucingan lagi. Tuntutannya hanya satu lalukan legislatif
review uji ulang dengarkan suara rkayat dengarkan suara buruh yang meluas," tandasnya
237
