Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 309
Ringkasan
Pemerintah jalan terus dengan agendanya pasca pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
yang terudemo massa. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian
Ketenagakerjaan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP ) sebagai aturan
turunan atas UU Cipta Kerja. Menurut dia, RPP harus segera ada agar UU Cipta Kerja bisa segera
dilaksanakan.
RPP UU CIPTA KERJA MARATON DISIAPKAN, MENAKER: PAK JOKOWI BUKAN CARI
AMAN, PILIH RISIKO DEMI LEGACY!
Pemerintah jalan terus dengan agendanya pasca pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
yang terudemo massa.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan segera
menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP ) sebagai aturan turunan atas UU Cipta Kerja.
Menurut dia, RPP harus segera ada agar UU Cipta Kerja bisa segera dilaksanakan.
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja . Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Menaker saat
menyampaikan sambutan pada Kick-Off the Tripartite Meeting "Pembahasan Peraturan
Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Udang Cipta Kerja", di Jakarta, Selasa 20 Oktober
2020.
Hadir antara lain Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani; Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai;
perwakilan K-Sarbumusi, FSP BUN, dan F-Kahutindo; Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi; Plt. Dirjen
PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; perwakilan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta stakeholder lainnya.
Empat RPP yang dimaksud Menaker Ida ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga
Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.
Untuk penyusunan RPP , Menaker menyatakan bahwa pihaknya sudah mematangkan konsep di
internal Kemnaker dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
"Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ucapnya.
Menurut dia, dalam penyusunan RPP ini, pihaknya memastikan keterlibatan stakeholder
ketenagakerjaan, yakni dari Serikat Pekerja/Buruh dan pengusaha.
"Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ujarnya.
Lebih lanjut, Ida menyatakan, Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap
mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja .
UU Cipta Kerja ini mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan
kepada warga harus berkarakter 4 Lebih yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih
berintegritas.
"Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan
ketenagakerjaan," ujarnya.
308
