Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa metode omnibus law telah
diterapkan di banyak negara secara parsial.
Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk
menciptakan lapangan kerja.

Hariyadi menyatakan, selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun investasi
mengalami kenaikan.

Dia pun menyatakan, UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Ini adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita
apresiasi," ujarnya.

Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai, mengapresiasi langkah pemerintah untuk membahas
aturan turunan UU Cipta Kerja dengan melibatkan stakeholder .

"Dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini, mari kita kalau sepakat sebagai stakeholder ,
samakan persepsi, satukan idealisme, komitmen kita, untuk kepentingan bangsa dan negara,"
ucapnya.

Tidak cari aman Menaker mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk
mentransformasi situasi, yang digagas Presiden Joko Widodo ( Presiden Jokowi ) saat baru
dilantik.

"Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi pak Presiden Jokowi
memilih menjalani risiko itu," kata Menaker .

Dia mengatakan, ini periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Beliau sebetulnya bisa memilih untuk tenang-tenang saja. Tidak membuat terobosan yang
mengubah secara signifikan banyak hal.

"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman ," sambung
Menaker .

"Jadi mari kita follow-up legacy ini dengan semangat berdialog. Kita jangan pakai prinsip pokok'e
.

Repot kalau pakai pokok'e . Namanya dialog ya tidak bisa 100% aspirasi pekerja dan pengusaha
diakomodasi.

Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan," kata Ida. ***.

309