Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 74
diselenggarakan pemerintah atau pihak lain. Mengingat tenaga kerja di Indonesia mayoritas
lulusan setara SMP, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan antara lain dengan
membatasi jabatan tertentu yang bisa diduduki TKA.
Fauzul mencatat UU Cipta Kerja tidak mengatur tegas soal standar kompetensi TKA. Dalam UU
No.13 Tahun 2003 standar tersebut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan
pelaksana. Demikian pula, ada kesan dalam UU Cipta Kerja menyerahkan pengaturan
kompetensi ini kepada perusahaan yang merekrut TKA.
Bagi Fauzul, hal ini berpotensi menimbulkan situasi yang kurang menguntungkan bagi pekerja
lokal. Apalagi jika manajemen perusahaan itu dipegang oleh TKA yang berasal dari negara
tertentu, dikhawatirkan pekerja yang direkrut di perusahaan itu hanya TKA dari negara tersebut.
"Di peraturan saat ini sangat clear bahwa TKA dipekerjakan jika tidak ada tenaga kerja lokal
yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut," ujarnya.
73
