Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 73

Judul             Pemerintah Diminta Tegas Batasi Jabatan Tertentu untuk TKA
                Nama Media        hukumonline.com
                Newstrend         Omnibus Law
                Halaman/URL  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f906dd301df7/pemerintah-
                                  diminta-tegas-batasi-jabatan-tertentu-untuk-tka
                Jurnalis          Ady Thea DA
                Tanggal           2020-10-22 00:20:00
                Ukuran            0
                Warna             Warna
                AD Value          Rp 17.500.000
                News Value        Rp 52.500.000
                Kategori          Ditjen Binalattas
                Layanan           Korporasi
                Sentimen          Positif



              Narasumber

              positive - Fauzul Abrar (Partner Mulyana Abrar Advocates,) Ini bentuk relaksasi dan fleksibilitas
              yang diberikan pemerintah

              negative - Fauzul Abrar (Partner Mulyana Abrar Advocates,) Di peraturan saat ini sangat clear
              bahwa TKA dipekerjakan jika tidak ada tenaga kerja lokal yang bisa mengerjakan pekerjaan
              tersebut



              Ringkasan

              Dari 11 klaster yang diatur dalam UU Cipta Kerja, sektor ketenagakerjaan paling banyak disorot.
              Beleid  ini  mengubah  sejumlah  norma  yang  diatur  dalam  UU  No.13  Tahun  2003  tentang
              Ketenagakerjaan.  Partner  Mulyana  Abrar  Advocates,  Fauzul  Abrar,  mengatakan  sebelum  UU
              Cipta Kerja disahkan pemerintah, DPR, dan DPD, pemerintah sudah memberikan kemudahan
              bagi perekrutan tenaga kerja asing (TKA).



              PEMERINTAH DIMINTA TEGAS BATASI JABATAN TERTENTU UNTUK TKA

              Dari 11 klaster yang diatur dalam UU Cipta Kerja, sektor ketenagakerjaan paling banyak disorot.
              Beleid  ini  mengubah  sejumlah  norma  yang  diatur  dalam  UU  No.13  Tahun  2003  tentang
              Ketenagakerjaan.  Partner  Mulyana  Abrar  Advocates,  Fauzul  Abrar,  mengatakan  sebelum  UU
              Cipta Kerja disahkan pemerintah, DPR, dan DPD, pemerintah sudah memberikan kemudahan
              bagi perekrutan tenaga kerja asing (TKA).

              Misalnya, memangkas prosedur perekrutan, bahkan untuk beberapa jenis pekerjaan tidak perlu
              lagi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), seperti direksi dan komisaris. "Ini bentuk
              relaksasi dan fleksibilitas yang diberikan pemerintah," kata Fauzul Abrar dalam diskusi secara
              daring, Rabu (21/10/2020).

              (Karena itu, Fauzul mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut agar tenaga
              kerja  Indonesia  dapat  bersaing.  Misalnya,  dengan  meningkatkan  pelatihan  baik  yang
                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78