Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

PERUSAHAAN OTOBUS BINGUNG BAYAR THR AWAK BUS GARA-GARA LARANGAN
MUDIK LEBARAN
WARTAKOTALIVE.COM, CIRACAS - Larangan mudik Lebaran dari pemerintah membuat
perusahaan otobus (PO) di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kesulitan membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) awak bus.

Seorang perwakilan PO di Terminal Kampung Rambutan, Tatang mengaku kebingungan mencari
cara agar dapat membayarkan THR bagi para awak busnya.

"Tadinya berharap masih bisa untung sebelum larangan mudik, tapi sekarang ada pengetatan,
jadi bingung," kata Tatang, Minggu (25/4/2021).

Ketika larangan mudik diterapkan pada Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020, PO terpaksa membayar
THR ala kadarnya kepada para awak bus karena pemasukan minim.
"Tahun ini sih tetap ngasih THR dan bingkisan sembako ke awak, tapi besarnya berapa yang
belum tahu. Ucapan terima kasih kita (PO) ke awak yang selama ini bekerja," ujarnya.

Penghasilan awak bus ini tergantung dari jumlah penumpang yang dibawa dalam satu bus dan
rute perjalanan setiap harinya.

Hanya segelintir PO membayar awak mereka dengan gaji bulanan.
"Sebelum ada pengetatan saja satu bus rata-rata isinya cuman lima penumpang, kadang malah
satu atau dua," katanya.

Tatang mengatakan, dampak pengetatan syarat keberangkatan penumpang sudah terasa pada
Jumat (23/4/2021).

Beberapa penumpang yang sudah pesan tiket membatalkan perjalanannya.
"Katanya takut di jalan dicegat petugas enggak sampai kampung," kata Tatang.

Pembatalan keberangkatan itu disinyalir karena pemerintah dianggap mempercepat larangan
mudik.

Mereka juga khawatir dengan informasi di media bahwa petugas melakukan penyekatan.

"Penumpang yang membatalkan keberangkatan itu tujuan keberangkatan Sumatera. Kalau rute
ke Jawa nggak ada membatalkan keberangkatan," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah mengeluarkan adendum SE Satgas Covid-19 Nomor 13 tahun 2021
tentang pengetatan persyaratan Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN).

Pengetatan mobilitas dilakukan pada periode menjelang larangan mudik Lebaran yakni 22 April
2021-5 Mei 2021.

Serta pascalarangan mudik berlaku pada 18 Mei 2021-24 Mei 2021.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah secara resmi membentuk Pos
Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021.

Posko bertujuan untuk menampung aduan para perkerja soal pelaksanaan pembayaran THR
hingga pelayanan informasi dan konsultasi.

Menurut Ida, posko ini hadir sebagai satu bentuk fasilitas pemerintah agar pembayaran THR
pekerja benar-benar bisa dilaksanakan.

127