Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 129
"Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai
ketentuan yang ada," kata Ida seperti dikutip dari Kemnaker.go.id, Senin (19/4/2021).
Tak hanya untuk pekerja, posko juga memberikan akses pelayanan untuk pengusaha maupun
masyarakt umum.
Layanan posko THR ini mulai diberlakukan 20 April hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja, yakni
dari pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB Posko THR ini pun diadakan secara offline (luring) dan
daring.
Layanan secara offline bisa didapatkan masyarakat di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap
(PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan.
Pengadaan layanan ini dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.
Untuk daring atau online, masyarakat bisa mengakses layanan posko THR melalui website
www.bantuan.kemnaker.go.id dan telepon call center 1500 630.
Dalam pelaksanaanya, posko THR melibatkan tim pemantau dari unsur Serikat Pekerja dan
organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.
Ida mengatakan, posko ini hadir di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan bisa lebih
efektif.
Di berharap, posko THR akan berjalan sesuai mekanisme dan peraturan.
Isi ketentuan surat edaran pemberian THR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
Surat edaran itu tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
SE ditandatangani pada 12 April 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh.
Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Ida.
Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
Aturan itu berisi tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Di meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.
128
