Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

PEKERJA OUTSOURCING DAN KONTRAK JUGA DAPAT THR, INI KETENTUANNYA

JAKARTA, AYOBANDUNG .COM --Pekerja kontrak dan outsourcing tetap dapat Tunjangan Hari
Raya alias THR Lebaran Idulfitri tahun 2021.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos )
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya),
kontrak (PKWT) ataupun pekerja tetap (PKWTT) berhak menerima THR Keagamaan.

Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pada prinsipnya, SE inj mewajibkan pengusaha untuk memberi
THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

" THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Dirjen Putri di kantor Kemnaker Jakarta, pada Minggu, 25 April 2021.

Dijelaskan Dirjen Putri, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih. Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR .

" THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," ujarnya.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah
pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak
tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," ujarnya.

Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan
(rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

.

123